Oleh: Merisson Kum

(Mahasiswa Jurusan Manajemen)

SALAM PAPUA (OPINI) – Pasar tradisional di Kota Timika bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bagi ribuan mama-mama Papua, pasar adalah ruang untuk bertahan hidup, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mempertahankan martabat sebagai pelaku ekonomi di tanah sendiri.

Setiap hari, dari balik lapak-lapak sederhana, mereka menjual sayur, ikan, pinang, hasil kebun, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Namun, di tengah besarnya aktivitas ekonomi Mimika yang ditopang industri pertambangan, masih terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi: keterbatasan akses modal, lemahnya literasi keuangan, serta rantai pasok yang belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha asli Papua.

Data Pemkab Mimika yang menyebut hanya sekitar 3 persen UKM di Timika dimiliki oleh Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi alarm bagi semua pihak. Angka tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai statistik, tetapi sebagai gambaran adanya kesenjangan struktural dalam kesempatan mengembangkan usaha.

Pertanyaannya kemudian, mengapa sebagian pedagang OAP masih sulit berkembang? Salah satu jawabannya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan.

Jebakan Agunan Tanah

Salah satu persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha kecil adalah akses terhadap pembiayaan perbankan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan membutuhkan persyaratan tertentu sebagai bagian dari mitigasi risiko kredit. Bagi masyarakat adat, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena sebagian tanah yang ditempati atau dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi berstatus tanah ulayat.

Kondisi ini membuat sebagian mama-mama Papua kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan yang membutuhkan agunan formal.

Ketika akses terhadap modal terbatas, pedagang akhirnya membeli barang dalam jumlah kecil. Akibatnya, harga pembelian menjadi lebih mahal dibandingkan pedagang yang mampu membeli secara grosir. Margin keuntungan pun menjadi semakin tipis.

Pada akhirnya terbentuk sebuah lingkaran yang sulit diputus: modal kecil menyebabkan stok terbatas, stok terbatas menghasilkan keuntungan kecil, sementara keuntungan kecil membuat modal kembali tidak cukup untuk memperbesar usaha. Di sinilah dibutuhkan inovasi dalam pembiayaan usaha mikro.

Perbankan, termasuk Bank Papua, dapat terus mengembangkan skema pembiayaan yang mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah social collateral, yakni menjadikan rekomendasi kelompok usaha, lembaga komunitas, koperasi, atau lembaga adat sebagai bagian dari mekanisme penilaian kelayakan calon penerima kredit.

Pendekatan seperti ini bukan berarti menghilangkan prinsip kehati-hatian perbankan. Sebaliknya, sistem tersebut dapat dipadukan dengan pendampingan usaha, penilaian kemampuan membayar, serta mekanisme pengawasan kelompok.

Program pembiayaan berbasis kepercayaan komunitas yang memiliki tingkat pengembalian tinggi menunjukkan bahwa persoalan akses modal tidak selalu harus diselesaikan dengan pendekatan agunan konvensional semata.

Mengelola Uang, Bukan Sekadar Menghitung

Persoalan kedua adalah literasi keuangan. Memiliki modal saja tidak otomatis membuat sebuah usaha berkembang. Modal harus dikelola dengan disiplin. Di lapangan, masih banyak pedagang kecil yang mencampurkan uang hasil penjualan dengan uang untuk kebutuhan rumah tangga.

Hari ini mendapatkan keuntungan Rp200 ribu, sebagian digunakan membeli stok, sebagian untuk kebutuhan dapur, sebagian untuk membayar keperluan anak, sementara tidak ada pencatatan yang jelas mengenai berapa sebenarnya modal dan berapa keuntungan.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, pedagang sulit mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya. Karena itu, literasi keuangan bagi mama-mama Papua tidak boleh berhenti pada seminar atau pelatihan yang bersifat teoritis. Pendampingan harus dilakukan langsung di tempat usaha.

Metodenya pun tidak perlu rumit. Pedagang dapat diajarkan memisahkan uang menjadi beberapa bagian: uang modal, keuntungan, tabungan usaha, dan kebutuhan rumah tangga. Metode sederhana seperti penggunaan amplop berbeda atau rekening berbeda dapat menjadi langkah awal.

Misalnya, setiap sore setelah pasar tutup, pedagang mencatat tiga hal sederhana: berapa uang yang masuk, berapa modal yang digunakan, dan berapa keuntungan yang diperoleh.

Dari kebiasaan kecil tersebut, pedagang mulai mengetahui apakah usahanya benar-benar menghasilkan keuntungan atau sekadar berputar tanpa pertumbuhan modal.

Literasi keuangan pada akhirnya bukan tentang kemampuan menggunakan istilah ekonomi yang rumit. Literasi keuangan adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat terhadap uang yang dimiliki.

Jangan Biarkan Produk Lokal Kalah di Pasar Sendiri

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah rantai pasok. Timika memiliki wilayah pedalaman dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Namun, sebagian kebutuhan pangan di pasar masih didatangkan dari luar Papua.

Jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka terjadi ironi: produk dari luar Papua masuk ke pasar Timika, sementara produk lokal kesulitan mendapatkan akses pasar yang stabil.

Karena itu, pemberdayaan mama-mama Papua tidak cukup hanya dengan memberikan modal. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem yang memungkinkan mereka memperoleh barang dagangan dari sumber lokal dengan harga kompetitif.

Misalnya, pemerintah dapat memperkuat hubungan antara kelompok tani di distrik dan pedagang pasar di kota. Koperasi atau badan usaha milik kampung dapat berperan sebagai penghubung antara produsen dan pedagang.

Dengan sistem distribusi yang lebih pendek, biaya logistik dapat ditekan dan petani memperoleh pasar yang lebih pasti. Pada saat yang sama, pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih kompetitif.

Jika rantai pasok lokal berjalan baik, maka keuntungan tidak berhenti di satu titik. Uang berputar dari petani, pengangkut, pedagang pasar hingga konsumen. Inilah yang disebut sebagai penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah Tidak Cukup Hanya Memberi Bantuan

Kemandirian ekonomi OAP tidak boleh dibangun dengan pola pikir bahwa masyarakat hanya membutuhkan bantuan. Bantuan modal memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun kemampuan agar modal tersebut dapat berkembang.

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang usaha yang adil bagi pedagang OAP. Ruang pasar harus ditata secara transparan, akses terhadap fasilitas usaha diperbaiki, serta kebijakan pemberdayaan UMKM harus benar-benar menyentuh pedagang kecil.

Perbankan juga memiliki peran penting dalam menghadirkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua.

Sementara itu, perguruan tinggi dapat mengambil bagian melalui pendampingan. Mahasiswa jurusan manajemen, misalnya, dapat melakukan praktik lapangan dengan membantu pedagang membuat pencatatan sederhana, menghitung harga pokok, menentukan margin keuntungan, mengelola arus kas, hingga mengenalkan pemasaran digital.

Dengan demikian, ilmu yang dipelajari di ruang kelas tidak berhenti sebagai teori, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dari Lapak Kecil Menuju Ekonomi yang Mandiri

Memberdayakan mama-mama Papua bukan berarti memberikan keistimewaan tanpa dasar. Justru, pemberdayaan diperlukan untuk memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan usaha.

Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan akses. Akses terhadap modal. Akses terhadap pengetahuan. Akses terhadap pasar. Akses terhadap rantai pasok. Dan yang tidak kalah penting, akses terhadap kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil.

Jika akses tersebut tersedia dan disertai pendampingan yang konsisten, maka lapak sederhana di pasar Timika dapat menjadi titik awal lahirnya pengusaha-pengusaha mikro Papua yang tangguh.

Masa depan ekonomi Mimika tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan nilai industri pertambangan. Kita juga harus melihat apakah masyarakat lokal mampu tumbuh sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Mama-mama Papua yang berdagang di pasar bukan sekadar penjual. Mereka adalah pelaku ekonomi, ibu rumah tangga, pendidik bagi anak-anaknya, sekaligus bagian penting dari masa depan ekonomi Papua.

Karena itu, sudah saatnya kita tidak hanya bertanya berapa besar pertumbuhan ekonomi Mimika, tetapi juga bertanya: siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan apakah masyarakat asli Papua memiliki kesempatan yang cukup untuk menjadi pelaku utama di dalamnya?

Kemandirian ekonomi tidak lahir dari satu program atau satu bantuan. Ia lahir dari ekosistem yang memungkinkan masyarakat memiliki modal, pengetahuan, pasar, dan keberanian untuk berkembang.

Jika ekosistem itu dibangun bersama, maka mama-mama Papua di Pasar Timika tidak lagi sekadar bertahan dari hari ke hari. Mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha mikro yang mandiri, tangguh, dan memiliki posisi yang kuat dalam perekonomian daerah.

Mereka bukan penonton di tanah sendiri. Mereka adalah bagian dari pemilik dan penggerak masa depan ekonomi Mimika.

Editor: Sianturi