SALAM PAPUA (TIMIKA) – Ratusan peternak babi di Kabupaten Mimika mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Kamis (13/8/2026). Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi usaha peternakan yang dinilai semakin sulit berkembang akibat persoalan pemasaran dan kebijakan distribusi daging.
Para peternak menyoroti dua persoalan utama, yakni masuknya pasokan daging beku dari luar Timika serta akses pengiriman babi hidup maupun daging ke luar daerah yang menurut mereka belum terbuka secara merata.
Ketua Komunitas Peternak Babi Timika, Kalvin Arung, mengatakan para peternak telah berupaya memulihkan usaha setelah sebelumnya terdampak wabah African Swine Fever (ASF). Atas arahan pemerintah, mereka kembali meningkatkan populasi ternak.
Namun, ketika populasi babi mulai meningkat, para peternak justru menghadapi persoalan baru berupa keterbatasan pasar.
“Sekarang babi sudah banyak di Timika, tetapi sulit untuk menjualnya karena Pemkab mendatangkan daging beku dari luar. Kapasitas Pasar Sentral juga terbatas, sehingga banyak peternak terpaksa membuka lapak di rumah atau di pinggir jalan,” keluh Kalvin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat hasil produksi peternak lokal tidak terserap secara optimal. Padahal, biaya pemeliharaan terus berjalan dan peternak harus menanggung biaya pakan serta kebutuhan operasional lainnya.
Kalvin juga mempersoalkan akses pengiriman babi hidup maupun daging ke luar Timika. Ia mengatakan, pemerintah daerah memang menerbitkan rekomendasi untuk pengiriman ke sejumlah wilayah, termasuk kawasan pegunungan, namun menurut para peternak akses tersebut belum dirasakan secara merata.
“Rekomendasi itu dinilai hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Ini menciptakan ketidakadilan dan berpotensi memicu pungutan liar oleh oknum pejabat,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan salah satu peternak babi, Steven Tertuang. Ia mengatakan biaya produksi terus meningkat, terutama harga pakan ternak.
Menurut Steven, harga pakan untuk jenis tertentu saat ini mencapai sekitar Rp700.000 per 50 kilogram. Kenaikan biaya tersebut menjadi beban tersendiri ketika harga jual ternak justru tertekan akibat keterbatasan pasar.
“Harga pakan mahal, tidak sebanding dengan keuntungan karena kami sulit memasarkan produk kami. Sementara rekomendasi untuk jual ke luar daerah itu eksklusif,” kata Steven.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk kembali beternak setelah wabah ASF, tetapi juga memastikan tersedianya pasar bagi hasil produksi peternak.
Menurutnya, peternak membutuhkan kepastian pasar agar dapat menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, serta menjaga keberlangsungan usaha.
Dalam pertemuan tersebut, Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika menyampaikan lima poin tuntutan yang akan dibawa dalam pembahasan bersama Pemkab Mimika melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pertama, peternak meminta pemerintah mengevaluasi dan menghapus sistem rekomendasi pengiriman babi hidup maupun daging beku yang mereka nilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan pungutan liar.
Kedua, peternak meminta agar seluruh masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan yang sama untuk mengirim ternak babi hidup maupun daging ke luar Timika sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara pasokan daging beku dari luar Timika dengan mempertimbangkan kondisi produksi peternak lokal yang saat ini dinilai melimpah.
Keempat, peternak meminta pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjual daging babi secara mandiri melalui gerai atau tempat usaha yang memenuhi ketentuan, termasuk di sekitar tempat tinggal.
Kelima, mereka meminta pemerintah mendorong kehadiran investor untuk membangun industri pakan ternak di Timika. Menurut peternak, keberadaan industri pakan lokal dapat membantu menekan biaya produksi, terutama jika didukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Para peternak berharap DPRK Mimika dapat memfasilitasi dialog bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Mereka meminta kebijakan pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar di Mimika maupun daerah lain.
Menurut para peternak, persoalan ini bukan hanya menyangkut keberlangsungan usaha individu, tetapi juga berkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat.
Jika peternak lokal mampu memasarkan hasil produksinya dengan baik, maka aktivitas ekonomi juga akan bergerak mulai dari pembelian pakan, jasa transportasi, tenaga kerja hingga perdagangan di tingkat masyarakat.
Karena itu, mereka berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memberikan kepastian pasar sekaligus tetap memperhatikan aspek kesehatan hewan dan ketentuan lalu lintas ternak.
Para peternak menilai keseimbangan antara perlindungan peternak lokal, ketersediaan pangan, serta pengawasan kesehatan hewan perlu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan distribusi daging di Mimika.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
