SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang hingga 11 Agustus 2026 baru mencapai 33,37 persen.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan capaian tersebut masih tergolong rendah sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Sumule saat mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam kegiatan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah di Aula RRI, Jalan Merdeka, Nabire, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sumule, percepatan realisasi anggaran harus tetap dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan para pejabat pelaksana teknis kegiatan agar memperhatikan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan.
“Monitoring Meja merupakan elemen yang sangat penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Dengan monitoring yang baik, kita dapat memastikan semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan monitoring bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan sumber daya daerah digunakan secara efektif dan efisien.
Tanpa pengendalian dan monitoring yang baik, kata Sumule, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program berpotensi tidak terdeteksi sejak awal. Kondisi tersebut dapat berujung pada kesalahan pelaksanaan, keterlambatan pekerjaan, hingga tidak tercapainya target program.
“Oleh karena itu, pelaksanaan Monitoring Meja ini menjadi sangat penting, terutama karena kita sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. Setiap persoalan yang ditemukan harus segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi dan tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan,” katanya.
Sumule mengungkapkan, masih terdapat sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Papua Tengah yang progres realisasi anggarannya berada di bawah 50 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD segera mengevaluasi kegiatan masing-masing dan mempercepat pelaksanaan program yang belum berjalan optimal.
“Keterlambatan dalam pelaporan tidak hanya menghambat proses monitoring, tetapi juga dapat berdampak pada evaluasi kinerja kita secara keseluruhan,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus dibarengi dengan pencapaian keluaran atau output program. Dengan demikian, tingginya realisasi anggaran tidak sekadar menjadi angka, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh OPD memperbaiki koordinasi dan komunikasi, terutama dalam menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
Untuk mendukung pengawasan realisasi anggaran, Pemprov Papua Tengah telah menyediakan aplikasi Dalevbang yang dapat digunakan OPD untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Sumule meminta seluruh OPD memanfaatkan sistem tersebut secara optimal sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
Dengan dukungan sistem digital, perkembangan kegiatan dapat dipantau secara lebih cepat sehingga pemerintah dapat mengetahui program yang mengalami kendala dan mengambil langkah perbaikan lebih awal.
“Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat melakukan pemantauan secara real-time dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana,” katanya.
Setelah pelaksanaan Monitoring Meja, setiap OPD diharapkan menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran sekaligus pencapaian target keluaran dari masing-masing program.
Sumule menekankan agar laporan tersebut disampaikan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan dalam pelaporan akan memudahkan pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan solusi yang tepat.
“Kunci keberhasilan dalam pengelolaan pembangunan daerah terletak pada pengendalian dan evaluasi yang terencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian yang dilakukan secara terorganisir dapat membantu pemerintah memantau kemajuan program, mengidentifikasi penyimpangan, mengelola risiko, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah.
Selain itu, pengendalian dan evaluasi yang baik juga dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.
Sumule mengajak seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah untuk bersama-sama memperbaiki kinerja, memperkuat inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Dengan langkah-langkah yang terorganisir, kita dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi penyimpangan, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Mari kita semua berkomitmen menerapkan pengendalian program yang efektif demi mencapai hasil yang diharapkan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah bersama-sama mewujudkan Papua Tengah yang emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Pada akhir kegiatan, Sumule menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Papua Tengah.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita terus berupaya meningkatkan kinerja, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
