SALAM PAPUA (NABIRE) – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya peran gereja dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua.
Menurut Meki, gereja tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai kekuatan moral yang berani mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari keadilan, hak asasi manusia (HAM), dan martabat manusia.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Meki saat menggelar dialog bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (14/9/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai sambil menikmati kopi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah dan gereja untuk membicarakan secara terbuka berbagai persoalan kompleks yang masih dihadapi masyarakat Papua Tengah.
“Gubernur sengaja mengundang dalam suasana santai, berdialog sambil minum kopi. Karena menurut Pak Gubernur, membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, dalam siaran persnya.
Dialog berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.
Persoalan konflik dan pengungsian, serta tapal batas adat juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut.
Berbagai persoalan itu dinilai masih menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua Tengah. Karena itu, para pimpinan gereja mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dan mencari solusi terbaik untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Dalam dialog itu, Gubernur Meki menyampaikan pandangan tegas mengenai hubungan gereja dan pemerintah.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegasnya.
Menurut Emanuel, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi gereja terhadap pemerintahan dalam urusan teknis. Gereja ditempatkan sebagai kekuatan moral yang memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkan pemerintah.
“Artinya, gereja punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan agar kekuasaan tidak menyimpang dari keadilan, HAM dan martabat manusia di Papua Tengah,” jelasnya.
Gubernur menilai gereja harus berada “di atas” pemerintah dalam konteks moral dan kebenaran. Karena itu, pemerintah wajib mendengar suara gereja ketika menyangkut kepentingan dan kehidupan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga mengajak para pimpinan gereja melihat berbagai persoalan Papua Tengah secara terbuka dan kritis, sekaligus bersama-sama mencari jalan keluar.
Meki optimistis berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan dapat ditangani apabila pemerintah dan gereja membangun sinergi yang kuat.
“Pak Gubernur sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” kata Emanuel.
Seluruh masukan yang disampaikan para pimpinan lembaga gereja dalam dialog tersebut telah diterima dan direkap Gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Tidak hanya meminta masukan, Gubernur juga mendorong gereja membantu pemerintah menata dan melengkapi basis data terkait masyarakat Papua Tengah.
Gereja diminta menyerahkan data jemaat orang asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, dan tenaga pelayanan lainnya, serta data lain yang dinilai dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Menurut Gubernur, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu kunci agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” pungkas Emanuel.
Dialog tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya membutuhkan kekuatan anggaran dan program pemerintah, tetapi juga kekuatan moral, iman, serta kebersamaan antara pemerintah dan gereja.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
