Pelajar Nabire Tolak MBG, Dinas Pendidikan Papua Tengah: Program Itu Bukan Kewenangan Kami Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Nabire berjalan menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (15/9/2026)(Salampapua.com/Elias)

Pelajar Nabire Tolak MBG, Dinas Pendidikan Papua Tengah: Program Itu Bukan Kewenangan Kami

SALAM PAPUA (NABIRE) – Pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Nabire, Papua Tengah, menggelar aksi unjuk rasa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak pemerintah mengutamakan pendidikan gratis di Tanah Papua, Selasa (15/9/2026).

Aksi berlangsung di Nabire dengan titik tujuan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, kawasan Bandara Lama. Massa sebelumnya berkumpul di Bumi Wonorejo dan berjalan kaki menuju lokasi penyampaian aspirasi.

Aksi tersebut mendapat pengawalan 467 personel gabungan TNI-Polri. Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi turut mengawal massa dengan berjalan kaki.

Massa membentangkan tema “Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Berikan Pendidikan Gratis di Indonesia, Khususnya di Tanah Papua.”

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Robean Kobepa, mengatakan SPWP secara serentak menolak kehadiran program MBG di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.

“Kami meminta kepada Presiden Prabowo segera mengevaluasi program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan, dengan berfokus pada pembiayaan siswa dan siswi,” tegas Kobepa saat membacakan pernyataan sikap di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah, aparat TNI-Polri dan massa aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, SPWP menyampaikan delapan tuntutan, yakni:

Pelajar dan mahasiswa di Tanah Papua dari enam provinsi menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dihentikan di seluruh Papua. Meminta pelaku dan aktor di balik kasus dugaan keracunan MBG di Indonesia, khususnya di Papua, diungkap dan diusut tuntas. Massa juga menyinggung kasus yang mereka sebut melibatkan 780 korban di Depapre, Kabupaten Jayapura.

Meminta anggaran biaya pendidikan dikembalikan dan pemerintah memprioritaskan pemenuhan hak pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua Tengah. Meminta pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Papua dihentikan.

Meminta penghentian pembagian MBG secara paksa di sekolah-sekolah di Papua serta menolak keterlibatan militer dalam pelaksanaan program MBG di daerah konflik. Meminta penghentian militerisasi di lembaga pendidikan dan lingkungan sekolah di Papua.

Meminta penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai teror dan intimidasi oleh kepolisian melalui pihak sekolah terhadap siswa yang menolak MBG, baik secara individu maupun melalui aksi terbuka. Meminta pemerintah menetapkan 50.000 korban dugaan keracunan MBG sebagai bencana kesehatan nasional di Indonesia maupun Papua.

Usai menerima aspirasi massa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan pelajar dan mahasiswa. Namun, Nurhaida menegaskan pelaksanaan program MBG bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Seharusnya pelajar menuntut ke Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire atau BGN wilayah Papua, karena MBG memiliki instansi yang menangani secara khusus. Ini bukan urusan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi, Josan Sani, meminta Dinas Pendidikan dan dinas terkait menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dalam waktu tiga bulan.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi dan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut.

“Dinas Pendidikan segera mengundang legislatif, eksekutif dan dinas terkait untuk membahas aspirasi ini secara kolektif. Jika tidak, kami mengancam akan membakar kantor-kantor pemerintahan yang ada,” tegasnya.

Dikawal 467 Personel, Aksi Berlangsung Aman

Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu mengatakan, secara umum aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Ia menjelaskan, pengamanan melibatkan 467 personel gabungan TNI-Polri sejak pukul 08.00 WIT hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIT.

“Hari ini saya, Kapolres Nabire, didampingi Wakapolres Nabire bersama Pak Danlanal. Kami semua gabungan TNI-Polri berjumlah 467 personel mengawal penyampaian aspirasi dari pelajar yang tergabung dalam SPWP, dimulai pukul 08.00 WIT hingga berakhir pukul 12.30 WIT,” ujar Tatiratu kepada wartawan usai aksi.

Menurutnya, komunikasi antara aparat keamanan dan massa aksi berjalan baik. Meskipun terdapat long march dari titik kumpul menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, situasi secara keseluruhan tetap terkendali.

“Meskipun tadi ada sedikit long march, tetapi pada umumnya korlap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh personel. Semuanya tertib, lancar, aman, dan hari ini juga berakhir dengan situasi yang cukup tenang,” katanya.

Tatiratu berharap komunikasi dan koordinasi antara aparat keamanan dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terus dibangun. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

“Saya berharap ke depannya komunikasi dan koordinasi seperti ini harus terus terjalin. Sehingga hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama dapat kita siapkan dan tidak perlu terjadi hal-hal seperti chaos dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan, termasuk personel Lanal Nabire, Kodim, Pasukan Gegana, Batalyon A Brimob Nabire, Satgas ODC, dan Polda Papua Tengah.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat. Kepada Danlanal, terima kasih banyak dengan personelnya, kepada Dandim, Pas Gegana, Batalyon A Brimob Nabire, Satgas ODC maupun dari Polda Papua Tengah, terima kasih banyak,” ucapnya.

Ia mengajak seluruh personel untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Nabire.

“Mari kita rapatkan barisan untuk tetap bersinergi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di tanah Nabire ini,” katanya.

Sementara itu Komandan Lanal Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi mengatakan, kelancaran aksi tidak terlepas dari sinergi dan komunikasi antara aparat keamanan, pelajar, serta masyarakat.

“Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Ini berkat sinergi, bukan hanya kita TNI-Polri saja, tetapi termasuk juga adik-adik pelajar maupun rekan-rekan wartawan,” ujar Mario.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung kelancaran aksi dan menegaskan bahwa aparat keamanan akan terus berupaya menjaga stabilitas keamanan di Nabire.

“Terima kasih banyak dukungannya. Kita akan selalu berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan di Nabire,” katanya.

Menurut Mario, komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman dan tertib.

“Dengan sinergitas dan komunikasi yang baik, saya pikir semua dapat berjalan dengan lancar. Yang paling penting, semua ini karena Tuhan yang memberikan jalan bagi kita,” ujarnya.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi