SALAM PAPUA (TIMIKA) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera menuntaskan kewajibannya agar tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027 tidak terlambat.
Permintaan tersebut disampaikan Johannes Rettob saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Jalan SP3, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, dari total 77 OPD dan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, baru 66 yang telah mengembalikan dokumen KUA-PPAS. Dengan demikian, masih terdapat 11 OPD yang belum menyampaikan dokumen tersebut.
"Dari 77 OPD termasuk distrik, baru kembali 66. Masih ada 11 OPD yang belum memasukkan. Saya minta hari ini juga segera diselesaikan karena dokumen ini harus segera disampaikan ke DPR untuk dibahas dan disidangkan," tegas Johannes.
Bupati mengingatkan bahwa keterlambatan dalam proses penyusunan APBD dapat berakibat pada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, OPD yang belum menyerahkan dokumen diminta segera menindaklanjuti tanpa menunda waktu.
Menurut Johannes, plafon anggaran yang sedang disusun masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dan ketetapan dari Kementerian Keuangan sebagai acuan penyusunan anggaran daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses penyusunan APBD harus tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan tanpa harus menunggu seluruh kebijakan pemerintah pusat terbit.
"Jangan menunggu. Apa yang ada saat ini buat dulu, nanti akan kita sesuaikan setelah kebijakan dari pemerintah pusat keluar," ujarnya.
Johannes juga mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan sebagai dampak kebijakan nasional. Kondisi tersebut menuntut setiap OPD menyusun program kerja berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyadari kemungkinan adanya keluhan dari sejumlah OPD terkait besaran alokasi anggaran yang diterima. Namun, menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran diselesaikan tepat waktu.
Lebih lanjut, Johannes menegaskan bahwa penetapan APBD Mimika Tahun Anggaran 2027 ditargetkan paling lambat 30 November 2026 melalui rapat paripurna bersama DPRK Mimika.
Karena itu, seluruh OPD diminta mempercepat penyusunan dokumen serta memperkuat koordinasi agar tidak menghambat tahapan pembahasan anggaran.
"Jangan lagi tunda-tunda. Kita harus mengikuti aturan yang ada sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Yang penting proses penyusunan APBD tetap berjalan sesuai jadwal," pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
