SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi Orang Asli Papua (OAP) telah berlaku. Namun, regulasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang masyarakat non-OAP menjalankan usaha, termasuk berjualan pinang dan komoditas lokal lainnya.
Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Muh. Jambia Wadan Sao, menjelaskan bahwa perda tersebut merupakan inisiatif DPRK Mimika yang telah melalui seluruh tahapan pembahasan, mulai dari harmonisasi hingga penetapan. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan beberapa kali, termasuk oleh DPRK Mimika pada tahun ini.
Menurut Jambia, perda tersebut merupakan bentuk afirmasi pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM OAP. Bentuk afirmasi itu antara lain pemberian bantuan usaha, penyediaan fasilitas berjualan, serta dukungan pemasaran produk yang diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua.
“Perda ini adalah bentuk pemberdayaan dan afirmasi kepada masyarakat asli Papua. Bantuan dan fasilitas tertentu memang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua,” ujar Jambia, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perda tersebut tidak mengatur larangan bagi masyarakat non-Papua untuk berjualan, termasuk komoditas pinang, umbi-umbian, noken, dan produk lokal lainnya.
Jambia mengatakan, sebagian aspirasi masyarakat menghendaki agar komoditas tertentu hanya boleh diperjualbelikan oleh OAP. Namun, keinginan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kebijakan apabila bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Aturan tidak boleh bersifat diskriminatif. Setiap orang memiliki hak untuk berusaha dan mencari nafkah. Karena itu, perda ini tidak mengatur pelarangan bagi masyarakat non-Papua untuk berjualan,” tegasnya.
Terkait belum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana, Jambia menyebutkan bahwa penyusunannya masih dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Koperasi dan instansi teknis lainnya.Ia menjelaskan, Perbup nantinya akan mengatur aspek teknis pelaksanaan perda, termasuk kemungkinan pengaturan lokasi maupun fasilitas khusus bagi pelaku usaha OAP, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip non-diskriminasi.
Jambia juga meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perda tersebut hanya diperuntukkan bagi suku tertentu, seperti Kamoro atau Amungme. Ia menegaskan, perlindungan dan pemberdayaan dalam perda tersebut ditujukan kepada seluruh OAP sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perda ini untuk seluruh Orang Asli Papua. Jadi bukan hanya untuk kelompok atau suku tertentu,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah program afirmasi telah dijalankan melalui berbagai OPD, antara lain penyediaan fasilitas usaha bagi mama-mama Papua, dukungan pemasaran produk lokal OAP, serta pembangunan fasilitas khusus bagi pedagang asli Papua.
Jambia menegaskan, belum diterbitkannya Perbup tidak berarti Perda Nomor 4 Tahun 2024 belum berlaku. Menurutnya, sejumlah program pemberdayaan telah dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut.
“Perda ini sudah berlaku sejak ditetapkan. Bukan berarti karena Perbup belum ada lalu perda tidak berjalan. Pelaksanaannya sudah dilakukan melalui berbagai program afirmasi dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
