SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2025–2029. Upaya tersebut dilakukan melalui Konsultasi Publik II yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, pada 9–11 November 2026.
Kepala Bapperida Papua Tengah melalui Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Kent Sroyer, mengatakan penyusunan RAD TPB/SDGs merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi rujukan bersama dalam memetakan program, target, indikator, serta pembagian peran seluruh pemangku kepentingan.
Proses penyusunan RAD sebelumnya telah melalui Konsultasi Publik I di Nabire dengan pendampingan Sekretariat Nasional SDGs (SEKNAS SDGs) dan tenaga ahli Universitas Gadjah Mada (UGM).
Salah satu perkembangan yang telah dicapai adalah pengisian Matriks 2B oleh perangkat daerah untuk memetakan kontribusi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap pencapaian target TPB/SDGs.
Meski demikian, Bapperida masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pengisian data Rencana Aksi (RENAKSI) TPB/SDGs oleh aktor non-pemerintah.
Padahal, pencapaian target pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, filantropi, media, hingga mitra pembangunan lainnya.
"Untuk mempercepat penyempurnaan dokumen, Bapperida akan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, menunjuk focal point di setiap lembaga, melaksanakan asistensi pengisian data, serta melakukan verifikasi dan penyelarasan seluruh informasi yang masuk dengan target TPB/SDGs dan dokumen perencanaan daerah," ujar Kent, Senin (9/11/2026).
Ia berharap Konsultasi Publik II menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan pemerintah kabupaten dalam menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal implementasi SDGs.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk mendorong pembangunan yang berbasis data, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Papua.
Ia menegaskan, keberhasilan pencapaian target SDGs tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, penyusunan RAD TPB/SDGs 2025–2029 diharapkan dapat menghasilkan pedoman pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
