SALAM PAPUA (TIMIKA) – Polres Mimika masih melanjutkan penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, pada September 2026. Untuk mendalami laporan tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Dewan Pers di Jakarta guna memperoleh penilaian terkait pemberitaan yang menjadi objek laporan.
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, mengatakan koordinasi dengan Dewan Pers merupakan bagian dari proses penanganan perkara, mengingat laporan tersebut berkaitan dengan produk jurnalistik.
"Hari ini Kasat Reskrim sudah ke Jakarta mengikuti suatu kegiatan, tapi sekaligus berkoordinasi bersama Dewan Pers," ujar AKBP Alredo, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk memperoleh penilaian profesional mengenai dugaan pelanggaran terhadap standar jurnalistik dalam pemberitaan yang dilaporkan. Hasil penilaian Dewan Pers selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
Sebelumnya, pada Minggu (20/9/2026), Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi kuasa hukumnya, Marvey J. Dangeubun, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor STPL/B/1074/IX/2026/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH tertanggal 20 September 2026 pukul 13.58 WIT.
Dalam laporan itu, Johannes Rettob mempersoalkan sejumlah pemberitaan yang diterbitkan media online papuanewsonline.com di bawah naungan PT Media Papua Grup, serta informasi yang disampaikan seorang narasumber berinisial ER. Ia menilai pemberitaan dan informasi tersebut telah merugikan dirinya secara pribadi.
Selain dugaan pencemaran nama baik, pelapor juga menilai penyebaran informasi tersebut melalui media sosial berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam laporannya, pelapor turut merujuk Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Polres Mimika selanjutnya akan mempertimbangkan hasil koordinasi dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari proses penanganan laporan tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
