SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Ballroom Eks Bandara Lama Nabire, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Marthen Ukago, SE., M.Si, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa.

Dalam sambutannya, Marthen menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para narasumber serta fasilitator dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung maupun daring.

“Terima kasih atas kesediaannya mendampingi kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua Tengah. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan LPPD berjalan baik, terukur, dan sesuai ketentuan nasional,” ujar Marthen Ukago.

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah wajib menyampaikan tiga laporan utama, yakni LPPD kepada Pemerintah Pusat, LKPJ kepada DPRD, dan Ringkasan LPPD (RLPPD) kepada masyarakat.

“Ketiga laporan ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada publik. Khusus LPPD, ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan secara efektif dan sesuai target pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marthen menegaskan bahwa kegiatan Bimtek ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan yang berkualitas dan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyusunan LPPD membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari OPD pengampu urusan, Inspektorat, Bappeda, hingga Sekretariat Daerah. Semua data harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektivitas,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola data, mengukur capaian kinerja, serta meningkatkan kualitas laporan daerah setiap tahun.

“Melalui Bimtek ini, kita ingin Papua Tengah menjadi contoh provinsi yang tertib administrasi, solid dalam pelaporan, dan unggul dalam tata kelola pemerintahan. Meski berstatus daerah otonom baru (DOB), kita harus mampu menunjukkan kinerja profesional dan akuntabel, sesuai semangat Papua Tengah Maju, Mandiri, dan Bermartabat,” tutupnya.

Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, para narasumber, dan seluruh peserta dari kabupaten/kota se-Papua Tengah atas partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi