SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa situasi keamanan yang kondusif, pembangunan serta pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, mewakili Gubernur Papua Tengah, dalam Rapat Kerja Operasional Kepolisian Tahun 2026 dan Analisis Evaluasi (Anev) Kamtibmas Triwulan IV Tahun 2025 di Polres Nabire, Senin (26/1/2026).

“Pemprov Papua Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polri atas dedikasi dan loyalitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Tumiran.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan secara berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendukung upaya Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sebagai prasyarat utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum evaluasi kinerja operasional kepolisian sekaligus forum perumusan strategi menghadapi potensi gangguan keamanan di masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Tengah, Kombes Pol Muhajir, menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Tengah sepanjang 2025 masih relatif terkendali, meskipun dihadapkan pada tantangan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan peningkatan kriminalitas konvensional.

Pada Triwulan IV 2025, jumlah tindak pidana tercatat 735 kasus, meningkat 26 kasus atau 3,67 persen dibanding Triwulan III. Meski demikian, kinerja penegakan hukum menunjukkan tren positif dengan penyelesaian perkara meningkat menjadi 53 kasus, atau naik 32,08 persen.

“Jenis kejahatan yang masih mendominasi antara lain pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, dan pencurian biasa,” ujar Muhajir.

Berdasarkan data kepolisian, wilayah dengan angka kriminalitas tertinggi adalah Polres Mimika dengan 367 kasus, disusul Polres Nabire sebanyak 306 kasus.

Muhajir menegaskan, tingkat penyelesaian perkara masih perlu ditingkatkan melalui penguatan patroli dialogis, optimalisasi problem solving, serta peran aktif Bhabinkamtibmas di tingkat kampung dan kelurahan.

Di sektor lalu lintas, Polda Papua Tengah mencatat 135 kasus kecelakaan selama Triwulan IV 2025, meningkat hampir 10 persen dibanding triwulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 20 orang meninggal dunia, dengan kerugian material mencapai Rp498 juta.

Sementara itu, sepanjang 2025 terjadi 74 insiden gangguan keamanan oleh KKB, yang mengakibatkan 49 orang meninggal dunia dan 42 orang luka-luka, termasuk dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat sipil.

Menghadapi dinamika tersebut, Muhajir menegaskan Polri akan memperkuat strategi pengamanan pada 2026 dengan menitikberatkan pada deteksi dini, pencegahan konflik, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

“Keberhasilan Polri tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui rasa aman, pelayanan yang humanis, dan penegakan hukum yang adil,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat dan tokoh agama guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi