SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Regional Papua Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sementara di kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (9/3/2026).

Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Selain itu, hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Emanuel Korey serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., MH.Kes.

Kegiatan ini juga diikuti sejumlah pejabat strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta aparatur sipil negara dari wilayah regional Papua.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan oleh Pj Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, disampaikan bahwa pelaksanaan rakor tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di wilayah Papua.

Menurutnya, sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022, Papua Tengah menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Wilayah kami memiliki karakteristik geografis yang luas dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, aparatur sipil negara memegang peranan yang sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah ASN di Provinsi Papua Tengah mencapai sekitar 2.020 orang. Pada awal pembentukan provinsi, jumlah ASN hanya sekitar seribuan yang berasal dari mutasi dari kabupaten dan provinsi induk.

“Tahun lalu kami juga telah menyelesaikan proses pengangkatan sekitar 800 CPNS. Kami berterima kasih kepada BKN dan Pemerintah Provinsi Papua yang telah membantu proses tersebut sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan langsung di Nabire,” katanya.

Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN menjadi hal penting agar aparatur pemerintah memiliki kemampuan profesional serta integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui rakor ini diharapkan tercapai kesamaan persepsi serta penguatan sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, termasuk penyiapan sarana dan prasarana pelatihan serta penguatan sistem pengembangan kapasitas aparatur.

Silwanus juga menyoroti kondisi geografis Papua Tengah yang menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan delapan kabupaten dan wilayah yang luas, masih terdapat sejumlah daerah yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, seperti Kabupaten Intan Jaya dan Puncak.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kami sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dari Lembaga Administrasi Negara,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki visi pembangunan untuk mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, aman, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut diharapkan dapat tercapai melalui aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu bekerja secara inovatif.

“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap dapat lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan langkah konkret dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di wilayah Papua,” tutupnya.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi