SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, John NR Gobai mendorong percepatan pembangunan kampung nelayan terpadu lengkap dengan fasilitas pendukung, termasuk SPBN, di wilayah pesisir Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Gobai menilai kawasan pesisir seperti Poumako mempunyai potensi besar di sektor perikanan, tapi belum didukung infrastruktur yang memadai. Program kampung nelayan ini merupakan program lama yang sempat didorong di wilayah Poumako, Mimika dan di Nabire.

"Program ini sebenarnya sudah dirintis sebelum adanya DOB tapi tidak berlanjut setelah pemekaran wilayah, karena itu perlu dihidupkan lagi. Apalagi sekarang sejalan dengan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto," kata Gobai saat hearing bersama Bupati dan Wakil Bupati Mimika, pimpinan DPRP Papua Tengah di Timika, Selasa (5/5/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan mendesak SPBN di wilayah pesisir, sehingga perlu upaya khusus untuk memenuhi hal itu.

"Nelayan di Poumako masih kesulitan mendapatkan BBM. Saya kan suka sekali main ke Poumako sehingga saya tahu mereka punya persoalan terkait dengan BBM yang sangat terbatas, karena memang tidak ada SPBN di sana,” katanya.

Kampung nelayan yang dimaksud, sambungnya, bukan sekadar permukiman, tapi harus jadi pusat ekonomi terpadu dengan fasilitas seperti SPBN, pabrik es, dan sistem distribusi hasil tangkap yang lebih rapi.

Ia menyinggung praktik distribusi hasil perikanan yang belum sepenuhnya menguntungkan daerah, termasuk aktivitas transshipment di laut. Ia ingin ada kebijakan agar sebagian hasil tangkap bisa didaratkan di PPI Pomako.

Dari sisi regulasi, DPRP Papua Tengah, kata dia, juga sudah menetapkan Perda tentang Pemberdayaan Nelayan Orang Asli Papua dan akan mendorong fasilitasi ke kementerian terkait.

“Sekarang kita butuh dukungan dari masyarakat pesisir di Mimika,” pesannya.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy