SALAM PAPUA (TIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar hearing dan dialog bersama masyarakat serta pemuda Mimika di Halaman Pool Hotel Grand Tembaga, Timika, Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola administrasi, keberadaan perusahaan, regulasi daerah, hingga rekrutmen tenaga kerja lokal.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah, Yoseph Temorubun, dalam dialog tersebut menyoroti sistem pembayaran pajak perusahaan induk yang masih dilakukan di pusat sehingga dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan induk membuka kantor perwakilan di Papua Tengah sekaligus memiliki rekening di Bank Papua.
Selain itu, Yoseph juga menyinggung pola rekrutmen tenaga kerja di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menurutnya masih lebih banyak menyerap lulusan dari luar Mimika.
"Sistem rekrutmen PTFI lebih banyak menyerap lulusan dari luar Mimika. Padahal kampus di daerah sudah mencetak banyak anak muda berkualitas. Kami harap agar pola ini diminimalisir dan memberi kesempatan lebih besar bagi lulusan lokal," ujarnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Mimika, Blasius Narwadan, menyoroti belum adanya kantor perwakilan bidang pertambangan dan kehutanan di Timika. Kondisi tersebut, menurutnya, menyulitkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi, termasuk sertifikat tanah yang berada di kawasan hutan lindung.
Ia juga mengusulkan agar seluruh karyawan perusahaan yang bekerja di Mimika memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Mimika.
"Semua karyawan perusahaan wajib memiliki KTP Mimika. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penting untuk memastikan hak masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk saat pemilihan," tegas Blasius.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yohanes Felix Helyanan mengatakan sejumlah usulan, khususnya terkait keberadaan perusahaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan terus mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Perda maupun panitia khusus (pansus) di DPRP Papua Tengah.
Ia juga menilai keberadaan kantor perwakilan pertambangan dan kehutanan di Timika sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
"Terkait identitas ini, mungkin ke depannya kami usulkan adanya operasi KTP untuk memastikan identitas pekerja dan masyarakat sesuai domisili. Dan isu hutan lindung masih menjadi perhatian provinsi, karena tidak mungkin kawasan yang sudah dihuni tetap berstatus hutan lindung. Hal ini akan kami sampaikan," katanya.
Felix menegaskan, DPRP Papua Tengah akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat tersebut, termasuk regulasi mengenai perusahaan, optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga lokal, pembentukan kantor perwakilan di Timika, serta penyelesaian persoalan kawasan hutan lindung.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
