Kasus Dana Hibah KPU Mimika Jadi Peringatan, Kapolda Siap Awasi Penggunaan Dana Otsus Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontoni usai pimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026)(Salampapua.com/Acik)

Kasus Dana Hibah KPU Mimika Jadi Peringatan, Kapolda Siap Awasi Penggunaan Dana Otsus

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi di wilayah Papua Tengah.

Ia menyebut dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika senilai Rp28 miliar pada penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat agar lebih berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara.

"Jangan karena merasa jauh dari pengawasan, maka uang negara disalahgunakan. Kasus ini adalah pelajaran besar dan warning bagi kita semua," tegas Jermias di Timika, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pengawasan penggunaan anggaran membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Papua Tengah yang mulai membangun kerja sama strategis dengan sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan keuangan negara, terutama Dana Otsus, berjalan sesuai peruntukan, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik penyimpangan.

Jermias mengungkapkan, memasuki tahun anggaran berikutnya, pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus di Papua Tengah perlu semakin diperketat. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) mengenai tata kelola anggaran dengan melibatkan kepolisian dan instansi terkait hingga tingkat kampung.

Ia menilai, sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih membutuhkan sosialisasi lintas sektor agar seluruh pengelola anggaran memahami mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

"Mengingat saat ini Papua Tengah merupakan provinsi baru, maka sosialisasi lintas sektor terkait tata kelola anggaran ini memang belum maksimal dilakukan. Diharapkan ke depan bisa ada Bimtek pengelolaan Dana Otsus dan dana-dana lainnya secara menyeluruh," ujarnya.

Kapolda menekankan bahwa edukasi dan pencegahan harus menjadi bagian penting dalam pengawasan anggaran. Dengan pemahaman yang memadai, para pengelola keuangan hingga tingkat kampung diharapkan dapat menghindari kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran yang berimplikasi hukum.

"Coba gandeng instansi lain supaya ada sosialisasi penggunaan Dana Otsus. Supaya ditahu bahwa kalau salah gunakan, maka akan berhadapan dengan hukum dan berujung dipenjara," pungkas Jermias.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi