SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten untuk mengatasi berbagai persoalan daerah, terutama kemiskinan, stunting, kesenjangan pembangunan, serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran Otonomi Khusus (Otsus).

Penekanan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Bappeda/Bapperida kabupaten se-Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu (11/11/2026).

Rakortek yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 November 2026, tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah.

Foto bersama usai pembukaan Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Bappeda/Bapperida kabupaten se-Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu (11/11/2026)(Salampapua.com/Evita)

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.KP., ditegaskan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah.

Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar setiap program pembangunan berjalan selaras, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran yang relatif baik di tengah ketidakpastian global, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemprov Papua Tengah juga mengakui masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, serta belum optimalnya pemanfaatan Dana Otsus menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius."Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten harus terus diperkuat. Program prioritas daerah juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, mengatakan Rakortek memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh kabupaten di Papua Tengah.

Menurutnya, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi fokus bersama, di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal dan konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa Rakortek merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah tujuan utama pelaksanaan Rakortek, yakni meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, menyelaraskan program prioritas daerah, mengidentifikasi kendala pembangunan, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, serta memperkuat pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Adapun materi yang dibahas meliputi evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah, penguatan integrasi data melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, identifikasi permasalahan pembangunan di setiap kabupaten, serta penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat.

Elieser mengakui bahwa Papua Tengah memiliki kapasitas anggaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain secara nasional. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian indikator pembangunan.

"Dari sisi APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan, angka stunting masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, dan inovasi daerah masih belum berkembang maksimal. Ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan harus terus diperbaiki," katanya.

Melalui Rakortek tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi, menyusun langkah strategis yang terukur, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sinkronisasi program dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi