SALAM PAPUA (TIMIKA) - Warga kampung Kadun Jaya, Kilo Meter
10, Distrik Wania menilai bahwa perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu
2024 tidak transparan.
Operator PPS Kampung Kadun Jaya, Bartelinus Pokneangge
kepada Salampapua.com sampaikan bahwa hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Mimika tidak melakukan sosialisasi di 12 RT yang ada tentang penentuan
TPS. Hal ini tentunya menimbulkan konflik di tengah masyarakat, ketika nantinya
secara tiba-tiba TPS ditempatkan di satu tempat tertentu tanpa persetujuan
masyarakat.
"Jangan sampai nanti mendekati pelaksanaan pemilu baru
dibangun TPS tanpa diketahui masyarakat. Diharapkan supaya KPU harus transparan
dalam persoalan ini. Sampai saat ini ketua PPS juga belum sosialisasi kepada
masyarakat," ungkapnya via telepon, Jumat (29/12/2023).
Selain penempatan TPS, perekrutan anggota KPPS juga
dilakukan secara diam-diam oleh Ketua PPS. Pengumpulan berkas hingga hasil
seleksinya sama sekali tidak diketahui banyak orang.
Mengingat pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harusnya yang
menjadi pengurus di tingkat kampung
adalah merupakan warga setempat.
"Harusnya rekrutmen untuk KPPS itu KPU informasikan ke
Distrik, kepala kampung hingga ke semua RT. Kalau model begini, maka akan ada
protes dari masyarakat khususnya anak-anak muda, karena mereka merasa tidak
dipercayai," katanya.
Disampaikan, berdasarkan aturannya jumlah anggota KPPS di
setiap TPS sebanyak 9 orang. Mengingat di kampung Kadun Jaya ada 7 TPS, maka harusnya ada 63 anak muda
Kadun Jaya yang direkrut.
"Sekarang semua proses itu dilakukan secara diam-diam
dan ketua PPS juga sama sekali tidak menyampaikan informasi ke Rt. Jangan
sampai yang direkrut bukan merupakan anak-anak di Kadun Jaya. Itu berarti akan
ada keributan saat pelaksanaan
pemilu," tuturnya.
Diharapkan agar KPU dan Bawaslu Mimika memperhatikan hal seperti ini sehingga pelaksanaan
Pemilu di Mimika bisa aman tanpa adanya kisruh di tengah masyarakat.
" Memang beberapa waktu lalu ada Bimtek PPS bersama
KPU, tapi sampai saat ini tidak ada sosialisasi apa-apa di kampung. Yang ada
perekrutan anggota KPPS sudah dilakukan tanpa diketahui masyarakat. Ini berarti
sudah mulai adanya kecurangan bagi masyarakat," ujarnya.
Penulis/Editor : Acik