SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Yohanes Felix Helyanan mempertanyakan permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika untuk program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Mimika tahun 2025 padahal Pokir Dewan tahun 2024 ditiadakan.

Pria yang akrab disapa John Thie ini mengungkapkan, pada program Pokir Dewan di tahun 2024 awalnya Pokir telah masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2024, namun tanpa melibatkan Dewan, Bappeda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi di Provinsi dan menghapus program Pokir Dewan.

“Kemarin Pokir kami ditiadakan tanpa ada kejelasan yang pasti, bahkan kami bertanya pun tidak dijelaskan. Tapi saat ini Dewan kembali diberikan formulir oleh Bappeda untuk memasukkan Pokir tahun 2025. Formulir ini untuk apa? Kemarin (tahun 2024) dihapus, sekarang dikasih lagi buat tahun 2025, untuk apa?, kita tidak mau isi,” ujarnya kepada salampapua.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/4/2024).

Dia pun menyoroti kerja Bappeda Kabupaten Mimika. Pekerjaan atau kebijakan Bappeda saat ini menurutnya tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), dimana sesuai nama seharusnya Bappeda hanya sebagai perencanaan suatu program, dari program tingkat Distrik hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun yang terlihat Bappeda melakukan perencanaan program dan melakukan pembangunan dari perencanaan program tersebut.

“Ini yang saya soroti, mereka sebagai perencana tetapi mereka juga yang melakukan pembangunannya, yang seharusnya terjadi yaitu setelah masuk dalam perencanaan, pembangunan bisa diberikan kepada OPD terkait,” tuturnya.

Dari peristiwa yang terjadi, ia meminta kepada Inspektorat Mimika bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera menilai dan menelusuri kembali dan menertibkan apa yang terjadi di Bappeda, jangan sampai kejadian seperti ini terus dilakukan.

“Saya minta pihak-pihak terkait tidak diam, telusuri semua kejadian-kejadian ini, dan tertibkan kembali Tupoksi Bappeda. Jangan dibiarkan hal-hal seperti ini, dimana mereka juga yang memilih kontraktor pekerjaan yang mereka rencanakan,” tegasnya.

Wartawan: Evita

Editor: Jimmy