Usai Mediasi Perdamaian, Pemkab Mimika Bakal Fasilitasi Patah Panah Terkait Konflik Kelompok Newegalen Dan Dame

Usai Mediasi Perdamaian, Pemkab Mimika Bakal Fasilitasi Patah Panah Terkait Konflik Kelompok Newegalen Dan Dame Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob (Salampapua.com/Evita)

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan mediasi terkait konflik horizontal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama antara kelompok Newegalen dan Dame.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pertemuan mediasi telah dilaksanakan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Jumat (12/6/2026). Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh dirinya bersama Wakil Bupati dan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam konflik.

“Kita sebelumnya sudah melakukan pertemuan mediasi perdamaian untuk konflik kelompok di Kwamki Narama. Semua kita libatkan, termasuk kelompok Newegalen dan pihak Dame,” ujar Johannes, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, hasil mediasi menunjukkan kedua kelompok telah sepakat untuk berdamai. Namun, sebagai bagian dari penyelesaian secara adat, akan dilaksanakan prosesi patah panah yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/6/2026) di lokasi konflik.

“Karena sudah damai, maka tetap kita lakukan prosesi adat dengan melakukan patah panah di lokasi konflik. Dijadwalkan Senin besok,” jelasnya.

Johannes menegaskan bahwa Pemkab Mimika akan memfasilitasi pelaksanaan ritual adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di tengah masyarakat setempat.

Ia berharap prosesi patah panah dapat menjadi simbol berakhirnya perselisihan antara kedua kelompok dan mengembalikan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kwamki Narama.

“Kami harap nanti setelah patah panah, Kwamki Narama dapat kembali kondusif dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman tanpa bayang-bayang ketakutan,” harapnya.

Prosesi patah panah merupakan salah satu tradisi adat yang kerap digunakan sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik antarkelompok di Papua.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi