SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika berhasil menurunkan angka kasus malaria sebesar 20 persen melalui berbagai upaya strategis di sektor kesehatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam keterangannya pada Kamis (29/5/2025).

Bupati menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja keras Dinas Kesehatan Mimika dalam melaksanakan program-program pengendalian malaria secara menyeluruh, termasuk melalui pendataan kasus di setiap kampung.

“Kami sudah mulai melakukan pendataan kasus malaria di setiap kampung. Dengan pendataan yang baik, kita bisa menekan penyebaran malaria. Saat ini, kasus malaria di Mimika telah turun 20 persen,” ujar Bupati Johannes Rettob.

Menurutnya, penurunan ini didorong oleh sejumlah langkah nyata, seperti: Pembagian kelambu di wilayah dengan prevalensi tinggi, kegiatan fogging untuk mengurangi potensi wabah demam berdarah dengue (DBD), perbaikan infrastruktur drainase untuk menghambat perkembangbiakan nyamuk, edukasi masyarakat agar penderita malaria mengonsumsi obat hingga tuntas, dan pemeriksaan malaria secara rutin di berbagai lokasi.

“Kami terus menghimbau agar masyarakat yang terinfeksi malaria menyelesaikan pengobatan dengan benar. Pemeriksaan rutin juga dilakukan untuk memastikan deteksi dini,” jelasnya.

Kritik Terhadap Validitas Data Nasional

Meski menyambut baik penurunan kasus, Bupati Rettob menyampaikan kekhawatirannya terhadap sistem pencatatan data malaria di tingkat nasional. Ia menilai masih ada kelemahan dalam metode pelaporan, yang bisa menyebabkan data menjadi tidak akurat.

“Secara nasional, Indonesia menyumbang 30 persen kasus malaria, dan Papua menyumbang 70 persen dari angka itu. Tapi saya ragu dengan keakuratannya. Misalnya, seseorang bisa tercatat dua kali di puskesmas atau rumah sakit berbeda dalam waktu berdekatan,” ujarnya.

Ia mencontohkan kasus di mana seseorang dinyatakan bebas malaria setelah enam bulan, namun kemudian terinfeksi kembali hanya dalam satu atau dua minggu. Bila kasus seperti ini tercatat di fasilitas kesehatan yang berbeda, maka data yang dihasilkan bisa menjadi tidak valid.

“Sistem pencatatan seperti ini perlu ditinjau ulang agar menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan situasi di lapangan,” tegas Bupati.

Menutup pernyataannya, Bupati Rettob menyatakan komitmen Pemkab Mimika untuk terus meningkatkan kualitas data dan efektivitas program.

“Kami sedang membangun sistem pencatatan yang lebih akurat dan andal. Dengan data yang baik, upaya pencegahan dan pengobatan malaria bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” tutupnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi