SALAM PAPUA (TIMIKA) – Sekretaris Komisi II DPRK Mimika Adrian Andhika Thie meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop dan UMKM) untuk menyediakan tempat yang lebih strategis sebagai Sentra UMKM bagi penjualan komoditi-komoditi lokal yang menjadi bidang usaha masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika.

Hal ini disampaikan kepada awak media sesaat setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRK Mimika dengan Diskop dan UMKM Kabupaten Mimika, yang digelar di ruang rapat Komisi II DPRK Mimika, Selasa (3/6/2025).

Adrian mengaku prihatin melihat Sentra UMKM saat ini yang berada dekat Sport Center. Pasalnya, tempat tersebut dinilai kurang strategis lantaran cukup jauh dari jangkauan masyarakat pada umumnya dan bahkan saat ini tempatnya ditutupi atau terhalang dengan tempat usaha masyarakat lainnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika ini menegaskan bahwa Pemkab Mimika seharusnya lebih memperhatikan, mengakomodir dan memfasilitasi usaha masyarakat lokal khususnya OAP di Kabupaten Mimika dalam bentuk tempat yang lebih strategis yang dapat menjadi pusat marketing produk-produk lokal.

Karena menurut Dia, lokasi penjualan produk-produk lokal tersebut menjadi penentu dan akan menarik minat konsumen untuk berkunjung.

“Fraksi PDI Perjuangan sangat menyupport pengembangan usaha koperasi dan UMKM dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal, khususnya OAP di Kabupaten Mimika. Untuk itu diminta agar Pemkab Mimika dapat menyediakan tempat sebagai Sentra UMKM yang lebih strategis seperti di dalam kota Timika. Karena melihat kondisi Sentra UMKM saat ini kurang strategis, termasuk mama-mama Papua yang berjualan Noken di sekitaran Gedung Eme Neme Yauware, yang kelihatan tidak tertata dengan rapi,” ujarnya.

Selain itu, Adrian juga menyoal tentang pemberian bantuan oleh Pemkab Mimika melalui Dinas-Dinas terkait untuk pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lokal.

Pasalnya, masih banyak penerima bantuan yang belum bisa mandiri hingga bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini.

Ditambah lagi, Dia melanjutkan, Dinas-Dinas atau OPD-OPD yang bersinggungan langsung dengan pengembangan ekonomi masyarakat lokal tampak tidak bersinergi dengan baik, alias berjalan sendiri-sendiri.

Dimana masing-masing OPD terkait secara bersama-sama turut memberikan bantuan ekonomi sehingga terjadi tumpang tindih pemberian bantuan dan hasilnya menjadi kurang maksimal.

Harusnya menurut Dia, setiap OPD tersebut saling bersinergi dalam fungsinya, dalam maksud ada OPD yang khusus memberikan bantuan ekonomi (anggaran), ada OPD yang melakukan pendampingan dan bimbingan secara simultan serta berkesinambungan, ada OPD yang melakukan monitoring dan evaluasi, ada juga OPD yang membantu dalam hal memasarkan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat lokal ke tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

“Hal ini perlu dievaluasi kembali agar ke depan OPD-OPD terkait dapat bersinergi dengan baik dan dapat bekerja lebih maksimal demi pengembangan ekonomi masyarakat lokal, khususnya OAP di Kabupaten Mimika,” tutupnya.

Penulis/Editor: Jimmy