SALAM PAPUA (TIMIKA)- PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang mengelola tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Proyek ini dimulai lewat Kontrak Karya VII yang ditandatangani pada 19 Januari 1998, awalnya dimiliki 75% oleh BHP Billiton dan 25% oleh Antam. Namun sejak 2008, Antam telah mengakuisisi keseluruhan saham, menjadikan Gag Nikel sepenuhnya dimiliki negara

Pulau Gag memiliki cadangan nikel besar sekitar 240 juta ton bijih dengan kadar nikel 1,35%, yang setara 3,24 juta ton nikel metal. Konsesi operasional seluas 13.136 ha hampir mencakup keseluruhan pulau (6.060 ha daratan dan 7.076 ha lautan)

Perusahaan menerima AMDAL sejak 2014 dan resmi beroperasi pada 2017. Sejak 2018, Gag Nikel aktif melakukan penambangan meningkat dari 912.899 wmt pada 2018, lalu mencapai 3 juta wmt per tahun sejak 2021

PT Gag Nikel menuturkan berbagai inisiatif konservasi: Reklamasi areal tambang segera setelah penambangan selesai, reklamasi prasyarat kelanjutan operasi. Penanaman mangrove sebanyak 1.000 bibit pada akhir 2022. Transplantasi terumbu karang, pelepasliaran tukik penyu, serta penghijauan setelah pembukaan lahan

Pelibatan masyarakat lokal lewat pelatihan kerja, prioritas tenaga kerja Papua asli, serta pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah dan klinik.

Per 2025, penyerapan tenaga kerja lokal cukup signifikan sekitar 50–66% dari total karyawan adalah orang Papua asli. Perusahaan juga aktif melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memfasilitasi kesejahteraan setempat .

Di sisi lain, sejumlah isu serius mencuat: Kawasan ekologis sensitif: Pulau Gag berada di sekitar UNESCO Geopark Raja Ampat yang kaya keanekaragaman hayati (75% spesies karang dunia). Greenpeace dan warga setempat menyebut penambangan menimbulkan deforestasi, sedimentasi, dan pencemaran laut yang memengaruhi terumbu karang. Kerusakan kawasan perairan, termasuk air keruh di pesisir, lumpur, dan terumbu yang rusak .

Protes dan penghentian izin: Pemerintah pusat mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat, namun izin PT Gag Nikel tetap berlaku karena berada di luar kawasan geopark meskipun operasi tetap diawasi ketat oleh Menteri ESDM dan Presiden.

Pada 10 Juni 2025, pemerintah mencabut izin empat tambang lain tapi membiarkan Gag Nikel beroperasi karena layak secara regulasi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengawasan ketat agar tetap patuh terhadap standar lingkungan.

Greenpeace dan masyarakat adat mendorong penghentian total, karena menambang di pulau kecil dilarang menurut UU dan menilai seluruh aktivitas merusak ekosistem laut dan hutan

PT Gag Nikel menjadi pusat perhatian karena beroperasi di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi. Meski memiliki izin lengkap dan memiliki program tanggung jawab lingkungan dan sosial, aktivitas tambang memicu kekhawatiran serius tentang kerusakan terumbu karang, sedimentasi laut, dan deforestasi. Pemerintah memastikan operasi berjalan di bawah pengawasan, namun tuntutan untuk moratorium total terus digelindingkan oleh aktivis dan masyarakat adat. (AI)

Editor: Sianturi