SALAM PAPUA (TIMIKA) – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) wilayah Bandung, Jawa Barat, menyayangkan proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada anak-anak suku asli Amungme, Kamoro, serta lima suku kerabat lainnya.

IPMAMI menilai, seleksi yang selama ini digembar-gemborkan akan mengutamakan anak asli Papua hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Hal ini disampaikan Koordinator IPMAMI Wilayah Bandung, Melian Magal, usai diskusi internal yang digelar Jumat (27/6/2025).

“Kami sedih melihat unggahan foto Bupati Mimika bersama para praja IPDN di Jatinangor. Mereka disebut sebagai representasi pemuda Mimika, tapi hampir tidak ada wajah anak Amungme dan Kamoro di sana. Ini sangat mengecewakan,” ujar Melian kepada Salam Papua via telepon.

Melalui diskusi tersebut, IPMAMI merumuskan 10 tuntutan kepada Pemkab Mimika agar proses seleksi IPDN dan program afirmasi ke perguruan tinggi dilakukan secara terbuka dan adil.

Menurut Melian, selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Mimika melalui Dinas Pendidikan dan BKD dinilai justru meminggirkan putra-putri asli Papua dan memberi ruang lebih besar kepada peserta non-Papua.

“Ini pengingkaran terhadap semangat Otonomi Khusus dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Jangan berlindung di balik nama Amungme-Kamoro hanya demi pencitraan,” tegas mahasiswa Universitas Pasundan itu.

Berikut 10 tuntutan IPMAMI Wilayah Bandung:

1.      Seleksi IPDN dan afirmasi harus terbuka, transparan, dan menjamin keterwakilan suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat.

2.      Menolak segala praktik yang hanya mengatasnamakan suku-suku asli tanpa keterlibatan nyata.

3.      Menuntut prioritas bagi anak-anak asli dalam seleksi tahun ajaran 2025/2026 dan seterusnya.

4.      Menolak praktik seleksi tertutup dan manipulatif yang merugikan anak Papua.

5.      Mengutuk tindakan diskriminatif dari Dinas Pendidikan dan BKD Mimika.

6.      Mendesak afirmasi nyata bagi anak asli Mimika dalam seluruh jalur pendidikan.

7.      Menolak manipulasi dalam proses pemberkasan yang merugikan peserta asli Papua.

8.      Meminta Pemkab tidak menjadikan YPMAK sebagai tameng jika program tidak berpihak ke rakyat.

9.      Menolak segala bentuk kolusi dan nepotisme dalam seleksi calon praja IPDN.

10.  Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan dan BKD oleh Pemkab dan Pemprov Papua Tengah.

“IPMAMI berdiri untuk keadilan dan hak kesetaraan anak-anak asli tanah Mimika. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi panggilan nurani untuk masa depan Mimika yang lebih adil,” pungkas Melian.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi