SALAM PAPUA (TIMIKA) – Mengejutkan, Pemerintahan Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hingga kini belum memiliki kantor untuk melayani masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Distrik Hoya, Yeteni Tabuni, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRK Mimika, Senin (15/9/2025). Akibat kondisi itu, sekitar 45 pegawai distrik lebih banyak berkegiatan di Timika.

“Ini persoalan serius, karena para pegawai digaji setiap bulan oleh negara. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena memang tidak ada kantor distrik,” ungkap Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, usai RDP dengan empat kepala distrik di aula DPRK Mimika.

Selain persoalan kantor, terbatasnya transportasi udara juga menjadi kendala utama. Herman menyebut biaya perjalanan udara menuju Hoya sangat mahal, bisa mencapai Rp150 juta sekali perjalanan.

“Kendala inilah yang kami dengar hari ini, supaya bisa kami dorong ke Pemkab untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.

Meski begitu, laporan Kepala Distrik menyebutkan bahwa situasi keamanan di Hoya relatif kondusif, layanan pendidikan berjalan baik, namun pelayanan kesehatan masih perlu dimaksimalkan.

“Kami berharap RDP ini menjadi bahan evaluasi demi kelancaran layanan pemerintahan di Distrik Hoya,” tutup Herman.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi