SALAM PAPUA (TIMIKA) - Musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) untuk tahun 2027 menghasilkan 44 usulan program strategis untuk
mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Usulan program strategis ini memiliki empat sektor utama
yang diprioritaskan yakni pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan
infrastruktur, mencerminkan strategi pembangunan yang seimbang antara
peningkatan kualitas hidup dan penguatan fondasi ekonomi.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya yang dibacakan
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang
menyampaikan, ada tiga pilar utama yang harus tercermin dalam RKPD 2027 hasil
Musrenbang Otsus ini adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
“Kepada OPD pengampu dana Otsus agar akurasi data harus
diperhatikan supaya penerima manfaat
program Otsus adalah mereka mereka yang benar-benar berhak berdasarkan data by
name by address,” ujarnya saat menutup Musrenbang Otsus, yang dilaksanakan di
Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Selasa sore (31/3/2026).
Selain itu, transparansi juga diperlukan agar pengelolaan
setiap rupiah dana Otsus dengan penuh tanggungjawab dan memastikan tidak ada
program yang tumpang tindih.
"Dan sinkronisasi hasil Musrenbang ini harus selaras
dengan rencana pembangunan provinsi dan pusat, agar dampaknya terasa
nyata," harapnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah pada Bappeda Mimika, Izak Rahajaan dalam laporannya menyampaikan, hasil
diskusi kelompok terarah (FGD) dan pleno adalah prioritas program yang
disepakati untuk dibiayai melalui dana Otsus.
Untuk sektor pendidikan diprioritaskan pada pemberian
beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa asli daerah dan rehabilitasi sarana
pendidikan di wilayah terpencil.
“Sementara sektor kesehatan diprioritaskan pada peningkatan
layanan kesehatan dasar (Puskesmas) dan gizi masyarakat. Dan program pencegahan
stunting serta layanan kesehatan keliling,” tuturnya.
Sedangkan, di sektor ekonomi kerakyatan diprioritaskan pada
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Serta
bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat.
“Untuk sektor infrastruktur diprioritaskan pada penyediaan
sarana air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat,” jelasnya.
Diharapkan bagi semua pihak agar mendukung semua usulan
dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, tepat waktu, dan efisiensi
agar tidak terjadi Silpa yang akan berdampak pada penerimaan dana transfer ke
daerah.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
