SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sementara Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 227.425 orang. Data tersebut mencakup 18 distrik dan 152 kampung dan kelurahan, dengan rincian 119.122 pemilih laki-laki dan 108.303 pemilih perempuan.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat KPU Mimika, Kamis (2/4/2026).

Plh Ketua KPU Mimika yang juga Divisi SDM, Agustinus Tutupahar mengatakan pleno ini merupakan bagian dari upaya pembaruan data pemilih secara berkelanjutan.

“Hari ini kami menetapkan jumlah pemilih sebanyak 227.425 orang dalam pleno PDPB Triwulan I 2026,” ujarnya.

Rapat pleno tersebut diikuti komisioner KPU secara langsung maupun virtual, serta dihadiri unsur Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang turut memberikan masukan terhadap validitas data.

KPU Mimika juga memberi perhatian khusus terhadap pemilih pemula yang dinilai masih menghadapi kendala, terutama terkait kepemilikan KTP elektronik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU akan menggelar sosialisasi pada Agustus hingga Oktober 2026 dengan menyasar enam sekolah menengah atas (SMA) di Mimika.

“Kami akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula agar proaktif mengurus KTP saat memasuki usia 17 tahun,” jelas Agustinus.

Sementara itu Divisi Data KPU Mimika, Budiono, menegaskan bahwa data pemilih bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring pembaruan data. Ia menyebut, terdapat penambahan sekitar 2.911 pemilih baru dalam periode 2024 hingga 2026.

“Kami terus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan data semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan data pemilih, terutama pemilih pemula. Menurutnya, persoalan data pemilih masih berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.

“Di Mimika, data pemilih sering menjadi sumber konflik saat pemilu. Karena itu, sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya data yang akurat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi