Cacingan Sumbang 40 Persen Kasus Stunting Di Mimika, Dinkes Perkuat Koordinasi Lewat Sosialisasi POPM Filariasis Suasana sosialisasi POPM yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama OPD lainnya untuk penyakit kaki gajah (filariasis) dan kecacingan di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (13/7/2026)(Salampapua.com/Evita)

Cacingan Sumbang 40 Persen Kasus Stunting Di Mimika, Dinkes Perkuat Koordinasi Lewat Sosialisasi POPM Filariasis

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi dan advokasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) untuk penyakit kaki gajah (filariasis) dan kecacingan di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan (Disdik), sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kecacingan yang dinilai masih menjadi salah satu penyumbang utama kasus stunting di Kabupaten Mimika.

Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, dr. Sisma H.L., mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, kecacingan diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 40 persen kasus stunting. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di lingkungan pendidikan.

"Kecacingan menyumbang sekitar 40 persen kasus stunting. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pendidikan, mengingat sasaran utama program ini adalah anak-anak usia PAUD dan sekolah," ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga Agustus 2026 cakupan pemberian obat pencegahan massal telah mencapai sekitar 80 persen. Meski demikian, kualitas data mengenai prevalensi kecacingan dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan yang dilakukan lebih tepat sasaran.

"Cakupan pemberian obat memang sudah mencapai sekitar 80 persen, tetapi kami masih membutuhkan data prevalensi yang valid mengenai jumlah anak yang benar-benar positif kecacingan, bukan hanya angka cakupan pemberian obat," jelasnya.

Menurut dr. Sisma, penegakan diagnosis kecacingan memerlukan pemeriksaan tinja dan dukungan laboratorium yang memadai. Apabila puskesmas mengalami keterbatasan reagen maupun sarana penunjang lainnya, Dinas Kesehatan siap memberikan dukungan melalui koordinasi.

"Kalau ada kendala segera disampaikan dan dikoordinasikan agar tidak menghambat pelayanan. Jika membutuhkan sarana pendukung, segera laporkan supaya bisa kita carikan solusinya," katanya.

Ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan kecacingan tidak boleh berhenti pada pemberian obat semata. Menurutnya, data prevalensi yang akurat menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan dan strategi pengendalian penyakit secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi ini, Dinas Kesehatan Mimika berharap terbangun komitmen bersama antar-OPD serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data kesehatan, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan filariasis serta kecacingan.

"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang dapat memperkuat koordinasi lintas sektor maupun koordinasi internal antarbidang, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih efektif," pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi