SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama seluruh pemimpin agama terus memperkuat peran sebagai pembawa pesan damai, penyejuk, dan jembatan bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Alantino Wiay, dalam Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026 yang digelar FKUB Papua Tengah di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Nabire, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pimpinan Lintas Agama Bersatu Membangun Papua Tengah yang Cerdas, Sehat, Produktif, Aman, Damai, Harmonis dan Berkelanjutan.”
Temu kerukunan ini melibatkan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Ketua FKUB Papua Tengah beserta jajaran, Kapolda Papua Tengah beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nabire, para pimpinan dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta peserta temu kerukunan.
Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan empat pemateri, yakni Gubernur Papua Tengah dengan materi “Kolaborasi Pemerintah dan Tokoh Agama dalam Menjaga Toleransi Kerukunan Antarumat Beragama”, Kapolda Papua Tengah dengan materi “Kamtibmas dalam Menciptakan Toleransi Kerukunan Antarumat Beragama”, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat dengan materi “Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Pemerintah”, serta Ketua FKUB Papua Tengah dengan materi “Moderasi Beragama dalam Masyarakat Majemuk Provinsi Papua Tengah.”
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Alantino Wiay, pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemimpin agama yang selama ini terus mengambil bagian dalam menjaga kedamaian, persatuan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Papua Tengah.
“Papua Tengah adalah rumah kita bersama. Kita hidup di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman tersebut bukanlah sesuatu yang harus memisahkan kita, tetapi merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan rawat bersama,” katanya.
Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak sekadar dimaknai sebagai kehidupan berdampingan tanpa konflik. Kerukunan harus diwujudkan melalui sikap saling menghormati, membantu, menjaga, serta membangun kepercayaan di antara sesama masyarakat.
Dalam konteks tersebut, para pemimpin agama dinilai memiliki peran strategis karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat.
“Dalam hal ini, para pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat mendengar suara para pemimpin agama, mengikuti nasihat dan keteladanan yang diberikan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah berharap para pemimpin agama dapat terus menjadi pembawa pesan damai, penyejuk di tengah masyarakat, sekaligus menjadi jembatan ketika muncul perbedaan maupun persoalan sosial.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar rumah ibadah menjadi tempat yang menghadirkan kesejukan, kasih, persaudaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai agama digunakan untuk membangun kebencian, permusuhan, ataupun memecah persatuan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Papua Tengah. Pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan jalan, jembatan, gedung, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, serta saling menghargai.
“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Alantino juga mengajak para pemimpin agama memberikan perhatian serius kepada generasi muda agar tidak mudah terpengaruh provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, maupun tindakan lain yang dapat merusak kehidupan bersama.
“Ajarkan kepada generasi muda bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Kita boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar Papua Tengah dan satu bangsa Indonesia. Mari kita membangun Papua Tengah dengan hati yang damai,” katanya.
Ia mengajak masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan dialog. Menurutnya, ketika terjadi perbedaan, seluruh pihak harus duduk bersama mencari solusi, sementara masyarakat yang mengalami kesulitan harus dibantu tanpa melihat latar belakang agama maupun sukunya.
Melalui Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026, pemerintah berharap lahir komitmen bersama yang semakin kuat dalam menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, mencegah konflik, serta menciptakan kehidupan masyarakat Papua Tengah yang aman dan harmonis.
“Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi terwujudnya persatuan, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” pungkas Wiay.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Pdt. Dr. Alman Manik, mengatakan keberagaman di Papua Tengah dapat menjadi kekuatan dalam membangun daerah apabila dikelola melalui semangat toleransi, dialog, dan kerja sama lintas agama.
“Pimpinan agama memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai, dan harmonis,” katanya.
Menurutnya, diperlukan ruang pertemuan yang mempertemukan para pimpinan agama dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Papua Tengah.
“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Temu Kerukunan Pimpinan Agama Tahun 2026 sebagai wadah dialog dan penguatan sinergi antara pimpinan lintas agama, pemerintah, dan aparat keamanan,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pimpinan lintas agama, pemerintah, dan aparat keamanan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Papua Tengah yang rukun, aman, damai, dan harmonis.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
