SALAM PAPUA (TIMIKA) – Sabtu pagi, 26 September 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob berdiri di ruang sidang paripurna, membacakan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026. Bukan sekadar membaca deretan angka, ia memaparkan wajah ekonomi tanah yang kaya ini, penyesuaian arah, pembenahan prioritas, dan upaya menyelaraskan langkah dengan realitas yang terus berubah di tengah perjalanan tahun berjalan.

Hanya dua hari berlalu, kesepakatan telah tumbuh. Pada Senin malam, 28 September 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, cahaya lampu sidang menyaksikan momen bersejarah: seluruh fraksi dan Kelompok Khusus menyatakan setuju dan menerima APBD Perubahan Kabupaten Mimika 2026 dengan nilai mencapai Rp6,16 triliun. Suara persetujuan itu bukan sekadar tanda tangan di atas kertas; ia adalah jembatan yang direntangkan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan warga Mimika.

Perjalanan pembahasan ini tidaklah mudah. Angka Rp 6,16 Triliun lahir dari perdebatan yang mendalam, pertukaran pandangan yang terbuka, dan kerelaan mendengar satu sama lain. Berikut inti pandangan dari setiap fraksi dan Kelompok Khusus:

• Fraksi Golkar: Pastikan kejelasan sumber dana Rp 6,1 Triliun; optimalkan PAD, awasi BUMD, dan terapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
• Fraksi PDI Perjuangan: Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; fokus pada kesejahteraan OAP di Kabupaten Mimika; evaluasi pengelolaan sampah serta kinerja TAPD dan pimpinan OPD yang dinilai kinerjanya lambat.
• Fraksi PKB: SiLPA Rp 1,116 Triliun harus dievaluasi; percepat penyerapan berkualitas, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta selesaikan persoalan peternak lokal.
• Fraksi Demokrat: Realisasi keuangan 48?n fisik 52% masih rendah; dorong penyerapan Dana Otsus; penuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan; jaga transparansi angka.
• Fraksi Gerindra: Susun peta jalan peningkatan PAD; cari akar tingginya SiLPA; pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke distrik dan kampung.
• Fraksi Eme Neme Yauware: Gali potensi PAD dari sektor perikanan Pelabuhan Puomako; tingkatkan keamanan dan ketertiban; perketat kedisiplinan ASN dan PPPK.
• Fraksi Rakyat Bersatu: Lakukan pergeseran anggaran tepat waktu dan tepat sasaran; arahkan Dana Otsus bagi Orang Asli Papua; percepat pembangunan rumah layak huni dan Masjid Raya.
• Kelompok Khusus: Ruang fiskal yang besar harus diimbangi kemampuan realisasi; transparansi belanja barang dan jasa; percepat penyerapan Dana Otsus dan DAU; persiapkan pendirian perguruan tinggi negeri.

Di balik angka yang besar itu, tersimpan harapan yang lebih besar lagi. APBD Perubahan ini menjadi peluang untuk menata ulang langkah di sisa tahun yang tak panjang: mempercepat program yang tertunda, mengarahkan dana ke sektor yang paling mendesak, dan memastikan setiap rupiah menjadi manfaat nyata bagi warga, dari Pelabuhan Poumako hingga wilayah pedalaman, dari ruang kelas hingga pelayanan kesehatan, dari jalan desa hingga ketertiban masyarakat.

Namun, tantangan pun tak menunggu. Waktu menjadi sahabat sekaligus ujian: sisa waktu pelaksanaan anggaran tidak banyak, sehingga kecepatan penyerapan harus berjalan seiring dengan ketelitian dan kejujuran. Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu yang mencapai Rp1,116 triliun menjadi cermin bahwa ke depan perencanaan perlu lebih presisi. Realisasi keuangan yang baru menyentuh 48 persen dan realisasi fisik 52 persen hingga triwulan III mengingatkan: kerja nyata harus dipercepat, ketertiban administrasi diperbaiki, dan transparansi dijunjung tinggi di setiap langkah pengelolaan dana Otonomi Khusus maupun anggaran daerah.

Menyambut persetujuan itu, Bupati Johannes Rettob menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada seluruh anggota dewan. Ia berjanji menjadikan setiap masukan sebagai panduan kerja: mengarahkan pimpinan perangkat daerah untuk bekerja lebih cepat, lebih teliti, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. “Saya berharap kebersamaan yang telah kita jalani tahun ini akan terus berjalan sama-sama untuk lima tahun ke depan, sehingga dapat menata kabupaten ini lebih baik,” ucapnya, menegaskan bahwa pembangunan Mimika adalah perjalanan bersama, bukan perjalanan sendirian.

Malam persetujuan itu menjadi bukti: perbedaan pandangan dapat dipertemukan demi tujuan yang sama. Di ruang sidang itu, tidak ada pihak yang menang atau kalah, yang ada hanyalah anak-anak Mimika yang bersatu menyusun masa depan tanah mereka. Angka Rp 6,16 Triliun bukanlah tujuan akhir, melainkan bekal untuk melangkah: membangun, melayani, memakmurkan, dan menjaga kedamaian di tanah yang diberkati ini.

Kini giliran pelaksanaan. Anggaran telah disepakati, pintu telah terbuka. Seluruh elemen pemerintahan, dewan, dan masyarakat berdiri menanti. Menanti bukti nyata di jalan, di sekolah, di puskesmas, di kampung, dan di setiap sudut Kabupaten Mimika. Karena pada akhirnya, keberhasilan anggaran tidak diukur dari besarnya angka di atas kertas, melainkan dari senyum yang tumbuh di wajah rakyat.

Penulis/Editor: Jimmy