SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempercepat pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) untuk mewujudkan seluruh kampung dan kelurahan di Mimika bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) pada 2027.
Pasalnya, dari total 133 kampung dan kelurahan di Kabupaten Mimika, hingga 2025 baru 27 wilayah yang mendeklarasikan status Stop BABS. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses sanitasi layak sekaligus mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Kick Off Pelaksanaan Program Kerja Sama Swakelola Tipe-3 yang digelar di Hotel Serayu, Timika, Jumat (13/11/2026).
Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menyebutkan bahwa penanganan sanitasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program Stop BABS tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas jamban, tetapi juga harus disertai perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
"Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah jamban yang dibangun, tetapi yang terpenting adalah terciptanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat," tegasnya.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemkab Mimika menjalin kerja sama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua melalui skema Swakelola Tipe-3. Kerja sama ini diharapkan memperkuat pemberdayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program sanitasi secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan (Kesling), Krisdiantoko, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan menyelaraskan strategi antar-pemangku kepentingan, menyamakan arah kebijakan percepatan program, serta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret.
Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur pemerintah distrik dan kampung, kepala puskesmas, serta mitra pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak ini diperlukan untuk mengintegrasikan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Mimika berharap percepatan program Stop BABS dapat berjalan lebih terukur sehingga target 100 persen kampung dan kelurahan berstatus Stop BABS pada 2027 dapat diwujudkan.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
