SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan melalui kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sharing Session Inovasi Layanan Publik, serta Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Timika, pada Selasa (27/10/2026) ini, diikuti unsur OPD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pelajar.
Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang, menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan hak dasar warga negara dan menjadi pilar utama untuk mengakses berbagai layanan publik.
“Perda Nomor 7 Tahun 2025 harus dipahami dan dilaksanakan secara konsisten, bukan sekadar dokumen administratif, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya penerjemahan regulasi ke dalam tindakan nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk warga di pelosok.
Ia juga mengajak peserta untuk mengadopsi inovasi pelayanan publik, baik melalui langkah sederhana maupun pemanfaatan teknologi informasi.
“Jangan sampai masyarakat dipersulit oleh birokrasi berbelit. Setiap perangkat daerah harus membangun budaya kerja inovatif dan responsif,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Dia meminta agar proses dilakukan secara objektif dan transparan, serta hasilnya dijadikan bahan evaluasi nyata untuk perbaikan kinerja unit pelayanan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Venska menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap aturan administrasi kependudukan, membagikan praktik baik inovasi layanan publik, serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Mimika.
Peserta terdiri dari OPD, distrik, instansi vertikal, puskesmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Forum ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Untuk diketahui kegiatan ini menghadirkan narasumber di antaranya Ir. Diane Anggriani dari Kemendagri, H. Iwan Anwar dari DPRD Mimika, serta kepala dinas Dukcapil dari Mimika, Asmat, dan Fakfak.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
