SALAM PAPUA (TIMIKA) – Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl dan memproses hukum seorang pekerja di salah satu konter ponsel di Timika.
Kepala Loka POM Timika, Rudolf S.P. Bonai, mengatakan tersangka berinisial R diamankan penyidik Loka POM pada September 2026. Saat ini, tersangka telah menjalani proses hukum di Polres Mimika.
"Pelaku sudah ditahan di Polres setelah penyidik kami amankan pada bulan September 2026," ungkap Rudolf, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rudolf, obat-obatan tersebut diperoleh tersangka melalui pengiriman dari luar Timika menggunakan jasa ekspedisi. Selain dikonsumsi sendiri, ratusan butir obat itu juga diperjualbelikan dengan harga Rp10 per tablet.
Rudolf menambahkan, sepanjang 2026, Loka POM Timika juga mengamankan seorang pengedar obat ilegal dengan barang bukti sebanyak 800 butir di Kabupaten Dogiyai. Kasus tersebut kemudian diproses di Polda Papua Tengah. Sementara pada 2025, Loka POM Timika juga telah memusnahkan belasan ribu butir obat ilegal.
Pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan Loka POM Timika melalui Tim Inspeksi yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kepolisian, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi, meliputi produk farmasi, obat tradisional, bahan obat, serta pangan olahan. Pemeriksaan mencakup sarana produksi seperti toko roti, rumah makan, dan industri rumah tangga, hingga sarana distribusi mulai dari ritel modern sampai kios-kios.
"Kami secara intensif melakukan pengawasan terhadap pangan olahan, obat-obatan farmasi, dan tradisional. Untuk pangan, kami memeriksa kebersihan lingkungan, sarana, dan bahan yang digunakan. Pengawasan rutin dilakukan setiap hari dan akan ditingkatkan intensitasnya menjelang hari raya. Pengawasan ini tidak hanya menyangkut kualitas barang, tetapi juga kelengkapan izinnya," jelas Rudolf.
Menjelang perayaan Natal, pengawasan akan ditingkatkan dengan melibatkan berbagai instansi, khususnya pada distributor besar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan bahan pangan menjelang akhir tahun.
Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tanggal kedaluwarsa, tetapi juga kelayakan tempat penyimpanan dan kondisi produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Loka POM Timika juga mengedukasi masyarakat agar menerapkan prinsip "CEK KLIK" sebelum membeli produk, yakni Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Tanggal Kedaluwarsa.
Selain pengawasan pangan, Loka POM Timika memperketat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan. Hal ini menyusul temuan penyalahgunaan antibiotik yang seharusnya digunakan untuk pengobatan manusia, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan peternakan dan pertanian.
Praktik penggunaan antibiotik yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi memicu resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika mikroorganisme menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya dapat menghambat atau membunuhnya.
"Contohnya, untuk herbisida tanaman, ditemukan adanya pengusaha yang meracik antibiotik. Demikian juga halnya dengan oknum-oknum pengusaha peternakan. Saat ini, tim kami sementara melakukan inspeksi ke lapangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan Hewan, dan Pertanian," ujarnya.
Rudolf menjelaskan, pengawasan rutin juga dilakukan melalui pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium. Karena fasilitas laboratorium yang memadai belum tersedia di Timika, sebagian sampel dikirim ke Balai Besar POM di Jayapura.
"Pengambilan sampel ini merupakan bagian dari pengawasan pascapasar untuk memastikan kualitas produk yang diproduksi oleh produsen," jelasnya.
Di era digital, Loka POM Timika juga melakukan patroli siber untuk mengawasi penjualan produk secara daring melalui berbagai platform media sosial. Pengawasan tersebut terutama menyasar produk kecantikan yang berisiko membahayakan kesehatan apabila tidak memenuhi ketentuan.
Jika menemukan penjual daring yang juga memiliki toko fisik, petugas akan melakukan pemeriksaan langsung untuk memverifikasi izin edar dan kandungan produk yang dijual.
"Patroli siber secara rutin kami lakukan di seluruh wilayah pelayanan kami, baik di Kabupaten Mimika maupun di tujuh kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah," pungkas Rudolf.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
