SALAM PAPUA (TIMIKA) – Persiapan pelaksanaan Konferensi Kota Toleransi (KKT) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 14–16 November 2026, telah mencapai sekitar 50 persen. Panitia kini mematangkan program kerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi kegiatan yang direncanakan dihadiri 250 hingga 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Bupati Mimika yang juga Ketua Umum KKT, Emanuel Kemong, mengatakan panitia telah membentuk 10 bidang untuk menangani berbagai kebutuhan pelaksanaan konferensi. Saat ini, masing-masing bidang tengah menyusun dan memfinalisasi program kerja serta rencana anggaran.
“Panitia KKT ini sudah siap dan saya sudah beberapa kali menggelar pertemuan. Kami sepakat untuk menyusun rencana program kerja dari masing-masing bidang. Kurang lebih ada 10 bidang yang telah kami siapkan sesuai kebutuhan kegiatan,” ujar Emanuel Kemong usai apel gabungan di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah menyelesaikan program kerja dan kebutuhan anggaran setiap bidang. Pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika.
Selain persiapan teknis dan penganggaran, panitia juga masih mempertimbangkan sejumlah alternatif lokasi pelaksanaan konferensi. Beberapa tempat yang menjadi pilihan antara lain Gedung Graha Eme Neme Yauware, Mimika Sport Center (MSC) SP 2, serta sejumlah hotel di Mimika.
KKT 2026 diperkirakan dihadiri sekitar 250 hingga 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data sementara panitia, lebih dari 200 peserta telah mendaftar dan mengonfirmasi kehadiran.
Emanuel optimistis jumlah peserta masih akan bertambah karena undangan ditujukan kepada para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur dari seluruh Indonesia, yang diperkirakan datang bersama delegasi masing-masing.
“Sejauh ini yang terdata sudah sekitar 200 peserta. Kami perkirakan jumlahnya masih akan bertambah karena kepala daerah yang hadir umumnya datang bersama tim atau delegasi pendamping,” katanya.
Selain peserta dari berbagai daerah, konferensi tersebut juga direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk perwakilan pimpinan daerah dari DKI Jakarta dan Gubernur Maluku Utara. Panitia juga mengupayakan agar pembukaan dan penutupan kegiatan dapat dilakukan oleh menteri terkait.
Lebih lanjut, Emanuel menegaskan KKT bukan sekadar agenda seremonial pemerintah, melainkan ruang partisipasi masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai bentuk pelibatan masyarakat, panitia berencana memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan konferensi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi sekaligus memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat Mimika.
“Pemerintah hanya memfasilitasi, tetapi kepentingannya adalah untuk masyarakat. Nilai-nilai toleransi harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
