SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian nasional dengan digelarnya Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang secara resmi dibuka di Mimika Sport Center (MSC), Jalan SP 2 Timika, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, tokoh masyarakat, akademisi, serta pegiat toleransi dan kebangsaan.
Pembukaan konferensi dilakukan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa konferensi tersebut merupakan momentum strategis untuk memperkuat identitas nasional sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman Indonesia.
Menurut Akmal Malik, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar berupa ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, budaya, dan agama yang hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di tengah perkembangan zaman, berbagai tantangan masih dihadapi dalam menjaga kerukunan sosial.
"Kita masih menghadapi persoalan intoleransi, prasangka, diskriminasi, polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat. Karena itu, toleransi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung keberagaman serta kerukunan masyarakat. Selain melalui pendekatan hukum, penyelesaian berbagai persoalan keberagaman juga perlu dilakukan melalui dialog, pendidikan, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.
Akmal juga mendorong para kepala daerah untuk menjadi teladan dalam merawat keberagaman di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi kebangsaan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan daerah yang toleran dan damai.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir dalam konferensi tersebut. Ia menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan bangsa yang harus terus dijaga bersama.
"Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi masyarakat Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghargai, dan menghormati antarsesama," kata Bupati John Rettob.
Ia mengajak seluruh peserta konferensi untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Setara Institute, Halili Hasan menjelaskan bahwa konsep kota toleran tidak semata-mata terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Menurutnya, Indeks Kota Toleran menjadi instrumen penting untuk mengukur komitmen daerah dalam membangun ruang publik yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Ia menekankan bahwa pembangunan toleransi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Kota toleran bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana membangun peradaban yang menghormati keberagaman, menjunjung kesetaraan, dan memperkuat persatuan bangsa," ujar Halili.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan regulasi, kepemimpinan yang inklusif, pendidikan toleransi, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital yang rentan memunculkan polarisasi dan konflik sosial.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
