SALAM PAPUA (TIMIKA)— Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Tengah dalam rangka mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB), Kamis (1/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo, Timika, ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi anggota Komisi II lainnya: Esten Sonai, Fauzan Halim, Ateng Sutisna, Lopi Janggola, dan Komarudin Watubun. Turut hadir Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, beserta jajaran.
Rombongan disambut oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, bersama para Bupati se-Papua Tengah, Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule, Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak, serta jajaran Forkopimda dan BP3OKP.
Dalam sambutannya, Zulfikar menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi Kemendagri terhadap DOB Papua Tengah. Ia menyebut Komisi II DPR RI hadir untuk mendengarkan langsung kondisi faktual di lapangan.
“Kami tidak datang untuk menghakimi, tapi ingin mendengar realita yang sesungguhnya di Papua Tengah. Hasil dari kunjungan ini akan kami bawa dalam rapat di DPR RI sebagai dasar penyusunan langkah-langkah kebijakan selanjutnya,” ujar Zulfikar.
Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan bahwa Papua Tengah merupakan salah satu DOB dengan progres paling signifikan dalam pelaksanaan otonomi khusus.
“Keberhasilan implementasi DOB sangat ditentukan oleh aktor dan kepemimpinan di daerah. Kami melihat bahwa Papua Tengah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.
Akmal menambahkan, kunjungan ini juga menjadi forum bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan perkembangan penyiapan sarana, prasarana, serta tantangan yang sedang dihadapi.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengungkapkan apresiasi dan kebanggaannya atas kunjungan ini. Ia menegaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih berada dalam tahap membangun fondasi pemerintahan, pelayanan publik, serta penataan kelembagaan.
“Kami sadar bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada semangat dan kerja keras di daerah, tapi juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat serta arahan dan pengawasan DPR RI, khususnya Komisi II,” kata Meki.
Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua serta Rapat Kerja Bupati se-Papua Tengah guna menyinergikan langkah-langkah pembangunan daerah.
“Kami berharap Komisi II dapat memberikan arahan strategis sekaligus dukungan terhadap tantangan yang kami hadapi, baik dalam aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pemilu, hingga pembangunan daerah ke depan,” tutup Meki.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
