SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Mimika terus mendorong pengembangan ekowisata mangrove di kawasan Poumako, Distrik Mimika Timur, dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya masyarakat Kamoro.

Sebagai perangkat daerah yang baru dibentuk, Disparekraf Mimika melaksanakan kunjungan perdana sekaligus sosialisasi kepada masyarakat RT 09 Kampung Poumako. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama agar masyarakat ikut menjaga serta melindungi fasilitas ekowisata mangrove yang telah dibangun.

Kepala Disparekraf Mimika, Elisabeth Cenawatin, menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan menggunakan metode Piripa, yakni pola pendekatan sesuai budaya masyarakat Kamoro. Melalui cara ini, masyarakat diajak memahami bahwa pengembangan ekowisata mangrove dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

“Sosialisasi kami lakukan dengan cara duduk bersama, bakar ikan, bakar sagu, dan makan bersama. Melalui pendekatan ini, kami mengajak masyarakat RT 09 untuk ikut menjaga dan merawat ekowisata mangrove yang ada,” ujar Elisabeth, Selasa (20/1/2026).

Pendekatan berbasis budaya ini dinilai penting, mengingat sebelumnya ditemukan sejumlah material pembangunan, seperti kayu tracking dan tandon air, yang hilang.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga mengusulkan agar pembangunan tracking mangrove dilanjutkan hingga menghubungkan kawasan ekowisata dengan Kampung Poumako. Usulan ini dimaksudkan agar tracking dapat dimanfaatkan sebagai akses penyeberangan masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas sanggar seni Tikiri yang berada di kampung tersebut.

“Masyarakat menyampaikan terima kasih atas upaya pengembangan yang dilakukan, sekaligus mengusulkan agar jalur tracking dilanjutkan sampai ke kampung mereka,” jelas Elisabeth.

Ke depan, Disparekraf Mimika juga berencana membangun pondok wisata sebagai tempat singgah pengunjung, serta pagar pembatas guna menjaga keamanan kawasan dan mencegah kehilangan fasilitas. Selain itu, pengembangan ekowisata mangrove diarahkan agar mampu menampung dan mempromosikan hasil karya masyarakat setempat, seperti anyaman, ukiran, serta hasil tangkapan laut berupa ikan dan karaka.

“Saya melihat RT 09 Kampung Poumako sangat potensial menjadi kampung wisata. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas bersama masyarakat bagaimana konsep pengelolaan ekowisata ke depan,” katanya.

Elisabeth menambahkan, wilayah pesisir Kabupaten Mimika memiliki hutan mangrove seluas kurang lebih 300 ribu hektare yang membentang sepanjang garis pantai. Hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai benteng alam, tetapi juga merupakan kawasan lindung adat yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Kamoro.

“Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Mimika, baik yang tinggal di pegunungan, dataran rendah, maupun pesisir,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep yang tepat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, bertanggung jawab, ramah lingkungan, serta berpihak pada masyarakat kecil. Dalam konsep ini, masyarakat lokal menjadi subjek sekaligus objek pembangunan pariwisata, sebagai pelaku, penerima manfaat, dan bagian dari pengambilan kebijakan.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi