SALAM PAPUA (TIMIKA) – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk tidak hanya menerima laporan di kota, tetapi turun langsung ke kampung-kampung guna memastikan realisasi program sesuai kondisi di lapangan.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura, Melinus Metegau, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah adanya laporan fiktif dari sejumlah kepala kampung yang selama ini berdomisili di Kota Timika dan jarang bahkan tidak pernah berada di wilayah tugasnya.

“Tim Monev jangan hanya menunggu di kota, tapi harus turun ke semua kampung untuk memastikan laporan yang diterima benar atau fiktif,” tegasnya.

Melinus mengungkapkan, masih ditemukan laporan pembangunan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan, dokumentasi kegiatan lama kerap digunakan kembali seolah-olah sebagai bukti pembangunan tahun berjalan.

Ia juga menyoroti dugaan praktik manipulasi administrasi, seperti pemalsuan tanda tangan perangkat kampung hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Kegiatan di kampung tidak sepenuhnya dilaksanakan, tetapi laporannya dibuat di kota tanpa bukti nyata. Ini yang harus diawasi langsung oleh tim Monev,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai besarnya anggaran pembangunan kampung yang bersumber dari negara harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain itu, Melinus juga menyoroti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.

“Sering kali usulan Musrenbang tidak berasal dari masyarakat kampung, tetapi dibuat sepihak. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan warga,” katanya.

Ia mengaku menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat dari 13 kampung di Distrik Tembagapura.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi