SALAM PAPUA (EDITORIAL) – Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga negara non kementerian yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara MBG itu sendiri memiliki 4 tujuan atau dampak strategis, yakni:

Di bidang ekonomi: MBG memperkuat ekonomi lokal dengan adanya keterlibatan UMKM, petani dan nelayan lokal.

Di bidang kesehatan: MBG dapat menurunkan prevalensi stunting dan malnutrisi, khususnya kepada anak-anak, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui.

Di bidang pendidikan: MBG dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar serta mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

Di bidang ketahanan pangan: MBG mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal.

Anggaran Bombastis MBG

Dari sisi anggaran, berdasarkan Juknis MBG, bantuan pemerintah menggunakan APBN yang dialokasikan melalui DIPA BGN, secara umum MBG dianggarkan Rp 15.000 untuk setiap penerima manfaat per hari, yang telah terbagi di dalamnya, 70% untuk membeli bahan baku, 20% untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, dan 10% biaya insentif bagi mitra yang mendukung pelaksanaan MBG.

Mengacu pada data BGN per 31 Desember 2025, penerima manfaat telah mencapai 55,1 juta penduduk. Sehingga per 31 Desember 2025, MBG telah menggunakan APBN 2025 sebesar: 55,1 juta x Rp 15.000 x 313 hari (hari efektif sekolah dalam 1 tahun) = Rp 258.694.500.000.000 atau terbilang dua ratus lima puluh delapan Triliun enam ratus sembilan puluh empat Miliar lima ratus juta rupiah. Anggaran yang begitu bombastis. Jika dirincikan per hari menjadi: 55,1 juta x Rp 15.000 = Rp 826.500.000.000, atau per bulan menjadi 55,1 juta x Rp 15.000 x 24 (hari efektif sekolah dalam 1 bulan) = Rp 19.836.000.000.000.

Anggaran yang begitu bombastis. Tidak heran jika ada yang berkomentar bahwa anggaran MBG untuk 2 hari dalam skala nasional dapat membeli 1 unit pesawat tempur terbaik di dunia.

Sementara jika melihat penggunaan anggaran MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pengelola MBG, maka angka rupiahnya sebagai berikut:

Anggaran yang diterima per hari: 3000 (maksimal penerima manfaat setiap SPPG) x Rp 15.000 = Rp 45.000.000, yang terbagi menjadi: Rp 31.500.000 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 9.000.000 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 4.500.000 untuk biaya insentif.

Jika dihitung per bulan: 3000 x Rp 15.000 x 24 (hari efektif sekolah dalam 1 bulan) = Rp 1.080.000.000 (satu Miliar delapan puluh juta rupiah), yang terbagi menjadi Rp 756.000.000 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 216.000.000 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 108.000.000 untuk biaya insentif.

Jika dihitung per tahun: 3000 x Rp 15.000 x 313 (hari efektif sekolah dalam 1 tahun) = Rp 14.085.000.000 (Empat belas Miliar delapan puluh lima juta rupiah), yang terbagi menjadi Rp 9.859.500.000 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 2.817.000.000 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 1.408.500.000 untuk biaya insentif.

Dalam hal ini, biaya operasional at cost untuk membiayai listrik, internet, Gas, Air, insentif relawan pekerja SPPG, Iuran BPJS Ketenagakerjaan, insentif penanggungjawab di sekolah, biaya operasional sewa kendaraan, biaya bahan bakar kendaraan operasional, dan sebagainya. Sementara untuk biaya insentif adalah untuk pemilik fasilitas SPPG (dapur MBG).

Realisasi MBG di Kabupaten Mimika

Di Kabupaten Mimika program MBG telah diluncurkan sejak 28 Juli 2025, dan seperti yang diungkapkan Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, hingga awal tahun 2026 tercatat 39.545 peserta didik telah menerima manfaat, ditambah ribuan penerima manfaat non peserta didik seperti ibu hamil dan menyusui, serta balita, yang berdomisili di 4 Distrik di dalam kota, sementara 14 Distrik lainnya termasuk di wilayah pesisir dan pegunungan belum terjangkau. Di samping itu program MBG ini telah menyerap 697 tenaga kerja yang tersebar di 18 SPPG.

Dalam hal penggunaan anggaran MBG di Kabupaten Mimika hingga awal tahun 2026, yang mana berdasarkan Nota Dinas BGN tanggal 1 September 2025, MBG dianggarkan menurut Indeks Kemahalan Wilayah, dimana dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, alokasi anggaran MBG tertinggi adalah di Kabupaten Puncak Jaya yakni antara Rp 33.994 (acuan terendah) hingga Rp 59.717 (acuan tertinggi) untuk setiap penerima manfaat per hari atau rata-rata Rp 47.769 untuk setiap penerima manfaat per hari, dan alokasi anggaran MBG paling rendah adalah di Kabupaten Mimika yakni antara Rp 9.967 (acuan terendah) hingga Rp 17.509 (acuan tertinggi) untuk setiap penerima manfaat per hari, atau rata-rata Rp 14.006 untuk setiap penerima manfaat per hari.

Jika melihat penggunaan anggaran MBG oleh SPPG di Kabupaten Mimika, berdasarkan rata-rata anggaran untuk setiap penerima manfaat per hari, maka angka rupiahnya sebagai berikut:

Anggaran yang diterima per hari: 3000 (maksimal penerima manfaat setiap SPPG) x Rp 14.006 = Rp 42.018.000, yang terbagi menjadi: Rp 29.412.600 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 8.403.600 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 4.201.800 untuk biaya insentif.

Jika dihitung per bulan: 3000 x Rp 14.006 x 24 (hari efektif sekolah dalam 1 bulan) = Rp 1.008.432.000, yang terbagi menjadi Rp 705.902.400 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 201.686.400 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 100.843.200 untuk biaya insentif.

Jika dihitung per tahun: 3000 x Rp 14.006 x 313 (hari efektif sekolah dalam 1 tahun) = Rp 13.151.634.000, yang terbagi menjadi Rp 9.206.143.800 untuk belanja bahan pokok MBG, Rp 2.630.326.800 untuk biaya operasional SPPG, dan Rp 1.315.163.400 untuk biaya insentif.

MBG Berpotensi Memancing Bisnis Fantastis SPPG, Butuh Transparansi Laporan Secara Universal Oleh BGN Baik Keuangan dan Capaian Berdasarkan Indikator Tujuan MBG

Anggaran yang dikelola setiap SPPG di atas dapat berpotensi pada orientasi bisnis fantastis ketimbang mewujudkan tujuan program MBG, jika tidak dikelola dengan baik dan tanpa adanya laporan secara transparan secara universal oleh BGN (minimal per Provinsi) baik dari sisi penggunaan keuangan dan capaian berdasarkan indikator tujuan MBG.

Sebab, MBG yang telah berjalan 1 tahun lebih sejak 6 Januari 2025, hingga saat ini belum ada laporan secara detail dan transparan dari BGN terkait capaian dari 4 tujuan strategis dimaksud, seperti:

Pertama, berapa persen penguatan ekonomi lokal dari MBG ini, berapa UMKM di masing-masing Kabupaten dari 38 Provinsi di Indonesia yang dilibatkan, dan berapa kelompok tani dan nelayan lokal yang telah terlibat? Jika pun ada informasi terkait hal ini, hanya bersifat parsial di beberapa daerah saja. Selain itu, belum ada data konkret terkait, berapa persen penurunan angka pengangguran di Indonesia melalui program MBG ini? Walaupun BGN telah merilis terkait penyerapan tenaga kerja sebanyak 621.568 hingga 21 November 2025, namun pertanyaan mendasarnya apakah ratusan tenaga kerja ini hanya berpindah kerja atau betul-betul direkrut dari kelompok pengangguran?

Kedua, berapa persen penurunan kasus stunting di Indonesia? Apakah MBG berpengaruh signifikan terhadap daerah-daerah di Indonesia yang kasus stuntingnya cukup tinggi? Sayangnya, setelah data tahun 2024 yang mana MBG belum dilaksanakan, pemerintah baru akan secara resmi mengumumkan capaian data stunting di Indonesia pada akhir tahun 2026.

Ketiga, apakah MBG sudah memberi pengaruh signifikan pada angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah? Berapa persen pengaruhnya jika dibandingkan dengan intervensi bantuan akses dan biaya pendidikan?

Keempat, apakah MBG telah memanfaatkan produk pangan lokal, khususnya di daerah Indonesia Timur, lebih khusus lagi di Papua?

Mestinya data-data konkret dari empat fokus pertanyaan di atas dipaparkan BGN setiap tahunnya, untuk mengukur dan sekaligus menjadi bahan evaluasi implementasi BGN.

Meski demikian, kita tetap perlu memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia, termasuk di Papua.

Semoga program MBG ini benar-benar memberi dampak konstruktif bagi peradaban manusia Indonesia. Salam!

Penulis: Jimmy