SALAM PAPUA (NABIRE) – DPR Papua Tengah bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai.

Usai menerima aspirasi massa aksi pada Senin (11/5/2026), Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai bersama Anggota DPRPT, Amirullah Hasyim langsung menemui Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra di Nabire.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela agenda reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2026/2027 yang dijalankan legislator Partai Golkar tersebut di wilayah Papua Tengah.

Dalam pertemuan itu, DPR Papua Tengah menyerahkan poin-poin aspirasi masyarakat terkait penanganan kasus yang terjadi di Dogiyai. Mengingat Soedeson Tandra merupakan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, DPRPT meminta dukungan dan perhatian serius dari tingkat pusat.

“Bersama Pak Amirullah Hasyim, kami melanjutkan aspirasi masyarakat Papua Tengah terkait kasus Dogiyai kepada Bapak Soedeson Tandra sebagai Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Papua Tengah,” ujar John Gobai usai pertemuan.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar persoalan kemanusiaan dan keamanan di Dogiyai dapat dibahas melalui mekanisme resmi di tingkat nasional.

Salah satu poin penting yang diusulkan adalah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi III DPR RI, DPR Papua Tengah, dan DPR Kabupaten Dogiyai.

“Kami meminta agar beliau mengusulkan RDP Komisi III DPR RI dengan DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten. Kami akan perjuangkan dan kami yakin beliau juga bisa perjuangkan adanya RDP tersebut dengan Komisi III DPR RI,” katanya.

John berharap komunikasi dengan DPR RI dapat menjadi jembatan untuk mendorong penanganan situasi keamanan dan penegakan hukum di Dogiyai secara lebih terbuka dan berpihak pada masyarakat sipil.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Kota Studi Nabire bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPR Papua Tengah.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 21 tuntutan, di antaranya meminta penghentian penyisiran aparat di wilayah sipil, investigasi terhadap kasus penembakan warga, evaluasi aparat keamanan di lapangan, pembentukan pansus independen, hingga perlindungan hak-hak masyarakat sipil di Papua.

Massa aksi juga mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap korban dan keluarga terdampak konflik di Dogiyai.

Usai menerima aspirasi tersebut, John Gobai sebelumnya juga menyampaikan bahwa DPR Papua Tengah akan melanjutkan tuntutan masyarakat melalui jalur kelembagaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Penulis: Elias

Editor: Sianturi