SALAM PAPUA (TIMIKA) - Asosiasi Pencari Kerja
(Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) di Mimika mendatangi Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau untuk menyuarakan
keberatan atas mahalnya biaya sertifikasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
yang menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Kedatangan Asosiasi Pencaker OAP Mimika ini disambut baik Primus
Natikapereyau, di ruang kerjanya, Senin (4/5/2026).
“Jadi kedatangan mereka ini meminta agar dua suku besar
Amungme dan Kamoro mendapatkan perhatian, di mana mereka kesulitan biaya untuk
masuk LPK. Karena biaya sertifikasi ini sangat besar mencapai Rp 8 juta,”
ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam tuntutan tersebut diharapkan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat
Amungme Kamoro (YPMAK) dapat memberikan bantuan ataupun subsidi untuk
sertifikasi pelatihan kerja.
Untuk permintaan ini, maka Ketua akan mendorong diadakannya
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 3. Sehingga keberpihakan anggaran
Otonomi Khusus (Otsus) dapat diberikan kepada Pencaker OAP.
“Jadi nanti kita lakukan RDP bersama Komisi 3 dengan
Disnakertrans untuk permasalahan ini. Mungkin kita bisa gunakan Dana Otsus
untuk meningkatkan keahlian Pencaker OAP,” jelas Primus.
Bahkan Primus juga menyoroti kerja Disnakertrans Mimika yang
kurang terbuka atas data penggunaan dana Otsus ini. Terutama pada data
keseluruhan Pencaker dan data Pencaker yang terserap oleh perusahaan di Mimika.
“Datanya ini kurang terbuka, kita tidak mengetahui jumlah
pasti Pencaker, kemudian Pencaker Mimika yang telah direkrut perusahaan. Karena
yang kita lihat ini masih ada perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari luar
daerah,” tutupnya.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
