SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kepala Kantor Pos Indonesia
Cabang Mimika, Junaidi Nur mengungkapkan bahwa
banyaknya warga asli Timika,
dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) yang domisilinya berpindah-pindah
menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), sehingga bantuan tersebut
sering dikembalikan ke pusat.
“Warga kita yang di pesisir dan pegunungan yang terdata di
kota itu sering tinggalkan Timika. Kadang tahap keduanya dia ambil, tapi tahap
pertamanya tidak diambil, karena saat itu dia tidak ada di Timika. Terpaksa
kami kembalikan bantuannya. Yang kami kembalikan itu sangat banyak, rata-rata
jatah untuk 1.900 KPM. Itu BST yang biasanya diterima Rp 600.000 per-triwulan
yang dikembalikan,” ungkapnya, Senin (12/6/2023).
Disampaikan bahwa Bansos tahap 2 atau triwulan kedua untuk
April-Juni 2023 sudah mulai dibayarkan pada bulan Mei sesuai dengan perintah
bayar. Penyaluran untuk 6 Distrik dalam kota mencampai 60 persen, sedangkan
untuk wilayah pesisir dan pegunungan baru mulai berjalan sejak tanggal 10 Juni
di Distrik Mimika Barat Tengah, selanjutnya ke wilayah Mimika Barat dan ke
Distrik pesisir lainnya dengan target berakhir hingga tanggal 20 Juni.
“Sudah tiga Minggu kami lakukan penyaluran. Untuk saat ini
kebetulan ada juga bantuan beras pangan, sehingga kami bisa mengantarkan
langsung ke Distriknya untuk di wilayah pesisir,” ujarnya.
Progres penyaluran, dia mengaku, dari total data yang masuk
sebanyak 16.157 keluarga penerima manfaat (KPM), yang telah tersalurkan
sebanyak 9.300 KPM. Yang masih aktif sebanyak 6.800 KPM, dimana 5.200 KPM di pesisir
dan pegunungan, sedangkan 1.800 KPM ada di wilayah kota dan terbanyak di
Distrik Mimika Baru.
“Di Distrik Mimika Baru masih sekitar 1000 KPM yang belum
ambil. Kami sudah cari ke aparat kampung
dan pendamping PKH setempat untuk menginformasikan kepada yang
bersangkutan. Cuma yang menjadi kendala itu masyarakat asli kita di Timika
selalu berpindah-pindah, sehingga setiap tahap penyaluran itu terpaksa kami
kembalikan ke pusat, karena memang KPM yang bersangkutan tidak ada di tempat,” tegasnya.
Sedangkan untuk di wilayah pegunungan masih terkendala
dengan transportasi dan yang lainnya. Kemungkinan akan dilakukan dalam wilayah
kota dan disesuaikan dengan petunjuk setelah dilakukan koordinasi bersama
Dinsos.
“Tapi untuk penyaluran Bansos ini kami upayakan selesai
sebelum tanggal 20 Juni. Untuk sisa yang tidak tersalurkan itu akan masuk dalam
data gagal bayar dan dikembalikan dananya apabila sampai tanggal 20 Juni masih
ada yang belum ambil,” katanya.
Dia menjelaskan, Bansos tahun 2023 ada tiga, yaitu bantuan
sosial tunai (BST) sebesar Rp 200.000 per KPM dan diterima setiap tiga bulan,
berarti Rp 600.000 per KPM. Untuk penerima
PKH bervariatif mulai Rp 250.000 sampai Rp 3.150.000.
Ada juga Bansos ditambah PKH, yang mana penerima Bansos bisa
juga menerima PKH yang dibagi tiga kriteria PKM untuk tahun 2023. Penyaluran bantuan ini sudah capai 95 persen.
“Yang penyaluran Bansos plus PKH ini biasanya kami minta
bantuan pendamping PKH untuk mengarahkan di mana PKMnya,” jelasnya.
Wartawan : Acik
Editor : Jimmy
