SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika, di ruang serbaguna DPRK Mimika, Kamis (29/1/2026).

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Dinas Perhubungan (Dishub), yang membahas kepastian layanan penerbangan subsidi angkutan udara perintis ke wilayah Duma, Distrik Duma, Kabupaten Paniai.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengatakan masyarakat Duma menyuarakan kebutuhan mendesak terhadap kejelasan layanan transportasi udara sebagai satu-satunya akses utama keluar-masuk wilayah tersebut.

Namun demikian, berdasarkan penjelasan Dishub, pelaksanaan subsidi penerbangan melalui APBD hanya dapat dilakukan untuk wilayah yang masuk dalam administrasi Kabupaten Mimika, sesuai dengan kewenangan daerah.

“Meski secara administratif Duma masuk Kabupaten Paniai, tetapi secara sosial, budaya, dan hubungan emosional, masyarakat Duma merupakan bagian dari komunitas Amungme Selatan. Aktivitas mereka sehari-hari lebih terhubung ke Mimika, termasuk dalam akses pelayanan penerbangan perintis,” ujar Elinus.

Oleh karena itu, RDP dilakukan bersama UPBU agar DPRK Mimika memperoleh informasi yang utuh sebagai bahan pembahasan lanjutan bersama Bupati Mimika, baik terkait kemungkinan dukungan melalui APBD maupun APBN.

Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa persoalan jaminan keamanan serta ketersediaan armada pesawat menjadi kendala utama, dan hal ini akan dibahas lebih lanjut bersama Bupati Mimika.

“Transportasi udara ini menyentuh semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan dasar lainnya. Kami akan mendorong agar solusi segera ditemukan,” tegas Elinus.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknik Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat UPBU Mozes Kilangin Timika, Fatahillah, mengungkapkan bahwa terakhir kali penerbangan perintis ke Duma dilayani pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, UPBU telah kembali mengusulkan rute tersebut, namun terkendala persoalan keamanan dan keterbatasan armada. Dari 14 rute yang seharusnya dilayani pesawat Pilatus, hanya enam rute yang berhasil dikontrakkan, itupun melalui proses yang cukup alot akibat trauma operator terhadap kejadian pada tahun 2023.

“Rute termasuk Duma akhirnya tidak bisa kami layani dan dialihkan ke pemerintah daerah. Namun Pemkab Mimika hanya melayani wilayah dalam administrasi Kabupaten Mimika. Di sisi lain, kami juga mengalami keterbatasan armada PAC dan Pilatus,” jelasnya.

Ia menambahkan, karena belum adanya jaminan keamanan, pada tahun 2026 UPBU tidak mengajukan permohonan rute Duma.

“Jika ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah dan upaya melobi maskapai agar bersedia masuk, kami siap mengusulkan kembali. Masalah utamanya saat ini, operator belum percaya bahwa situasi sudah aman,” pungkas Fatahillah.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi