SALAM PAPUA (DEIYAI) – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai, Melison Dogopia, mendesak pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para kepala daerah di wilayah Meepago untuk segera menepati janji penyelesaian persoalan di Distrik Kapiraya.

Desakan tersebut muncul menyusul keluhan warga Kapiraya yang merasa janji pemerintah belum direalisasikan, khususnya terkait penyelesaian persoalan tapal batas wilayah.

Dalam pernyataan warga yang beredar melalui video, disebutkan bahwa pemerintah sebelumnya berjanji akan membahas persoalan tersebut pada 15 Maret. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.

“Sudah lewat hampir enam belas hari, tapi pemerintah belum juga datang,” ungkap salah satu warga Kapiraya dalam video tersebut.

Menanggapi hal itu, Melison meminta pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, hingga Timika, untuk segera mengambil langkah konkret.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui tim yang sudah dibentuk, termasuk tim dari masing-masing kabupaten, harus bergerak cepat. Jangan hanya memberikan janji kepada masyarakat di Kapiraya,” tegasnya kepada salampapua.com, Selasa (7/4/2026).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu hingga terjadi konflik yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

“Jangan tunggu korban baru mau bergerak. Tim yang sudah dibentuk harus bekerja dengan hati untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, KNPI Deiyai turut mempertanyakan progres kerja tim penyelesaian konflik yang telah dibentuk oleh pemerintah.

“Jangan jadikan konflik di masyarakat sebagai proyek. Kerja harus tuntas,” tambahnya.

KNPI Deiyai berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terkait dapat segera menyelesaikan persoalan tapal batas di Kapiraya dalam waktu dekat, guna mencegah potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi