SALAM PAPUA (NABIRE) – Aksi unjuk rasa yang digelar Front Rakyat Bergerak (FRB) di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Selasa (7/4/2026), berlangsung aman dan tertib. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan yang berkaitan dengan situasi sosial, ekonomi, hingga keamanan di Tanah Papua.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, menerima langsung perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Proses penyampaian tuntutan berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

FRB menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya penutupan operasi PT Freeport Indonesia serta pengembalian hak kedaulatan rakyat Amungsa. Massa juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 8.300 buruh mogok kerja yang dinilai berdampak luas terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga pekerja.

Selain itu, massa menolak rencana pembangunan Pulau Biak sebagai bandara antariksa dan pusat peluncuran satelit, termasuk kehadiran pihak asing dan fasilitas militer yang dinilai berpotensi mengancam hak masyarakat adat.

Tuntutan lainnya meliputi penghentian operasi militer di seluruh wilayah Papua, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merampas tanah adat, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan ilegal.

FRB juga mendesak pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis, serta mengecam dugaan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Dogiyai. Mereka meminta agar pelaku pelanggaran HAM segera diusut dan diadili secara adil.

Usai menerima aspirasi, Delius Tabuni menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Aspirasi ini akan kami teruskan dan koordinasikan dengan pihak terkait di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Ia juga mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung damai tanpa insiden berarti.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi