SALAM PAPUA (TIMIKA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika diminta mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan sub-kontraktor orang asli Papua (OAP).

Directur CV Genyem Jaya Mandiri, Yesaya M. Adadikam mengungkapkan bahwa saat ini ada 1 main kontraktor dan 19 sub kontraktor OAP yang dipercayakan menangani proyek penunjukan langsung (PL) pembangunan talud  di SP5, tepatnya depan SD Inpres 4 Timika. Namun hingga saat ini hanya 7 sub kontraktor yang menunjukan progres kerja yang mencapai 60%.

"12 sub itu belum kerja. Saya tanya ke main kontraktor padahal uang mukanya sudah diambil. Uang muka itu dipakai untuk kerja, bukan sebagai fee. Kalau tidak kerja berarti merugikan negara, karena itu uang negara," ungkapnya saat menghubungi salampapua.com via telepon, Selasa (2/12/2023).

Yesaya mengatakan, meski sebagai proyek PL bagi OAP, tapi tetap ada kontrak, dimana setiap sub kontraktor diberi pekerjaan talud sepanjang 18 meter lebih. Sedangkan estimasi waktu normal untuk pekerjaan seperti itu bisa selesai dalam 4 hari dan paling lama satu minggu, tapi saat ini pekerjaan dari 12 sub itu belum selesai.

"Kalau sudah begini bagaimana PUPR bisa percaya ke kontraktor OAP lagi. Ini  mungkin juga sering terjadi pada main kontraktor lainnya. Sejak mulai kerja di awal Oktober 2023, saya adalah orang yang terakhir terima uang muka, tapi saat ini sudah selesai," ujarnya.

Yang dikhawatirkan menurut Dia, karena pekerjaan tersebut menggunakan anggaran negara, sehingga akan diaudit yang bisa menjadi temuan dan merugikan kontraktor OAP. Karena itu diharapkan PUPR melakukan evaluasi semua sub kontraktor yang telah mengambil uang muka tersebut dan bisa mempertanggungjawabkannya.

"Kalau memang keberatan bekerja, lebih baik kasih ke kontraktor OAP lainnya yang ingin bekerja. Kontraktor OAP yang antre untuk mendapatkan proyek itu sangat banyak," katanya.

Dia mengungkapkan, untuk waktu tutup buku pada tanggal 15 Desember, sehingga jika saat ini pekerjaannya digenjot secara buru-buru, maka kualitas kerjanya menjadi tidak maksimal.

Pekerjaan talud itu merupakan pekerjaan setiap tahun yang dilakukan kontraktor OAP binaan PUPR, sehingga diharapkan agar tetap menjaga kepercayaan tersebut.

"Padahal sejak awal (mereka) mendesak PUPR untuk dapat pekerjaan. Kalau memang sudah dapat dan tidak bisa kerja, harusnya lapor supaya digantikan kontraktor OAP lain yang tidak dapat," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga mengkritisi bagi konsultan, harus bisa menghitung antar volume kerja dan keuntungan bagi setiap sub. Sebab jika dihitung-hitung antar volume kerja dan bayaran sangat tidak berimbang, apalagi harga material tergolong mahal.

"Harga material batu sudah mahal. Jadi konsultan harus bisa menghitung antara volume dan keuntungan bagi sub. Kita saling koreksi saja biar semuanya terbuka," katanya.

Penulis : Acik

Editor : Jimmy