SALAM PAPUA (TIMIKA) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika meminta PLN UP3 Timika untuk segera melakukan penataan
kabel listrik yang semrawut di sejumlah titik dalam kota, guna meningkatkan
keselamatan warga dan memperindah tampilan kota.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRK Mimika,
Dolfin Beanal, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PLN UP3 Timika, Jumat
(18/7/2025).
“Banyak kabel listrik yang menggantung sembarangan dan
berpotensi membahayakan, terutama di kawasan padat penduduk dan fasilitas umum.
Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius PLN,” kata Dolfin.
Ia menambahkan, penataan kabel tidak hanya soal keselamatan,
tetapi juga bagian dari membangun wajah kota yang tertib dan modern, selaras
dengan program infrastruktur Pemkab Mimika. Dolfin juga meminta agar PLN
melakukan evaluasi terhadap vendor pemasangan kabel yang dianggap bekerja tidak
profesional.
“Jika ada vendor yang memasang instalasi sembarangan, PLN
harus segera evaluasi. Jangan sampai pekerjaan mereka membahayakan keselamatan
masyarakat,” tegasnya.
Komisi II juga mendorong adanya koordinasi antara PLN,
Pemkab Mimika, dan pihak swasta, termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI), agar
penataan jaringan listrik di Timika bisa dilakukan secara menyeluruh dan
berkelanjutan.
“Kolaborasi ini penting. Kami harap PTFI juga ikut mengambil
bagian dalam menata kota Timika,” ujar Dolfin.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian
Andika Tie, mendukung rencana PLN untuk memperluas aliran listrik ke wilayah
pedalaman. Namun, ia menilai perlu adanya dukungan nyata dari Pemkab Mimika,
mengingat pemerataan listrik menjadi bagian dari visi membangun dari kampung ke
kota.
“Saat ini sekitar 94 persen wilayah Mimika telah teraliri
listrik, namun sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah kota. Untuk itu,
kami harap Pemkab dan PLN dapat mempercepat elektrifikasi di zona-zona hijau
dan wilayah pedalaman,” kata Adrian.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar memberikan subsidi
listrik kepada masyarakat di wilayah pedalaman, mengingat tingkat penghasilan
yang masih rendah dan tidak stabil.
“Pemerintah perlu ambil langkah konkret, seperti memberikan
subsidi listrik, agar masyarakat di pedalaman juga bisa menikmati akses energi
yang layak,” tutup Adrian.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
