SALAM PAPUA (EDITORIAL) – Saat ini belum tepat waktunya atau belum pantas untuk membahas wacana tentang calon pengganti Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas di tengah suasana duka yang menyelimuti seluruh manajemen dan karyawan perusahaan berskala internasional ini, pasca insiden yang dialami 7 karyawan privatisasi (kontraktor) PTFI, tepatnya karyawan PT Redpath Mining Contractors and Engineers, yang meninggal dunia akibat longsor material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada September 2025 lalu.

Pasalnya, akhir-akhir ini sejumlah oknum dan bahkan beberapa media massa secara intens menyuguhkan wacana tentang calon pengganti Presdir PTFI ke ruang publik melalui grup-grup dan akun media sosial.

Mungkin langkah ini sebagai upaya untuk menggaet simpati publik atau sebatas memberikan informasi. Entahlah! Namun jika langkah ini adalah untuk mendapat dukungan publik, pastinya menjadi langkah yang absurd dan salah kaprah karena proses seleksi dan penentuan Presdir PTFI nantinya bukan ditentukan oleh masyarakat pada umumnya, tapi oleh tim khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, dan pastinya akan memilih sosok orang nomor satu di PTFI dengan karakteristik berpengalaman secara manajerial, bisnis, leadership, dan memiliki softskill yang baik. Dalam hal ini, hindari propaganda yang dapat memecah belah masyarakat.

Ini Bukan Hanya Soal Ekonomi, Tapi Soal Kemanusiaan

Terlepas dari wacana di atas, saat ini Freeport sedang berduka atas meninggalnya 7 karyawan yang menjadi korban longsor di tambang bawah tanah GBC, Tembagapura, Kabupaten Mimika. Duka Freeport ini justru yang perlu menjadi perhatian khusus. Publik perlu memberikan support moriil, agar seluruh manajemen dan karyawan Freeport, termasuk keluarga korban, diberi kekuatan dan ketabahan untuk tetap survive.

Di samping itu, pasca peristiwa nahas di luar kendali manusia tersebut, hingga saat ini, atau sekitar 50 hari, seluruh operasi pertambangan Freeport diberhentikan sementara. Ini artinya, dalam waktu sekitar 2 bulan, Freeport tidak memperoleh pendapatan secara ekonomi. Belum diketahui sampai kapan operasi pertambangan Freeport diaktifkan kembali.

Dengan kondisi seperti itu, pastinya Freeport saat ini sedang melakukan penghematan besar-besaran yang bisa saja berdampak pada perekonomian seluruh karyawan Freeport dan semua privatisasinya, bahkan dampaknya akan sangat dirasakan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mimika secara khusus.

Sebab, Freeport merupakan penyumbang terbesar bagi APBD Kabupaten Mimika, sekitar 80 persen yang berasal dari royalty, dividen dan pajak-pajak lainnya. Dari sisi dividen, Kabupaten Mimika memperoleh 2,5 persen dari keuntungan bersih Freeport. Sementara dari sisi produk domestik regional bruto (PDRB), kontribusi Freeport mencapai 91 persen untuk Kabupaten Mimika. Tidak kaget jika pada tahun 2026 mendatang proyeksi APBD Mimika turun hingga Rp 1,5 Triliun lantaran potensi penurunan pendapatan dari sektor pertambangan. Jelas hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Mimika.

Jadi, kondisi yang dialami Freeport saat ini bukan hanya soal ekonomi tapi sudah menyentuh kepada persoalan kemanusiaan.

Mestinya, publik saat ini lebih fokus dan concern pada topik pembahasan tentang potensi-potensi permasalahan kehidupan masyarakat sebagai dampak dari kondisi yang dialami Freeport saat ini, bukan sibuk dengan persoalan pencalonan Presdir Freeport.

Seperti misalnya, mendiskusikan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk tetap bertahan secara ekonomi jika operasi pertambangan Freeport belum kunjung diaktifkan kembali? Bagaimana peran pemimpin daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi munculnyapermasalahan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari kondisi yang dialami Freeport saat ini?

Mari kita lebih cenderung memikirkan berbagai alternatif solusi atas potensi permasalahan orang banyak (masyarakat) daripada hanya sekedar memikirkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Semoga operasi pertambangan Freeport dapat sesegera mungkin aktif kembali serta dapat berkolaborasi dengan Pemkab Mimika dan Pemprov Papua Tengah secara khusus untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Salam!

Penulis: Jiru