SALAM PAPUA (NABIRE) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah memastikan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Papua Tengah di Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, telah resmi dimulai dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga tahun 2029.

Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, S.ST., M.Si.ST, mengatakan pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama pada 27 Desember 2025, yang dilaksanakan bersamaan untuk sejumlah gedung strategis.

“Dengan dukungan Bapak Gubernur dan Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini dibangun tiga gedung utama, yakni Kantor Gubernur Papua Tengah, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah. Ketiga gedung ini dibiayai melalui APBN,” jelas Yulianus saat ditemui usai Apel Gabungan Awal Tahun di Bandara Lama Nabire, Senin (5/1/2026).

Selain itu, atas kebijakan Gubernur Papua Tengah, pembangunan tiga tower kantor OPD juga dimulai pada tanggal yang sama dengan pendanaan APBD. Seluruh pekerjaan dilakukan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears).

“Untuk tahap pertama, pemerintah provinsi membangun tiga tower OPD dengan anggaran kurang lebih Rp400 miliar. Kontraknya sudah berjalan,” ujarnya.

Yulianus menyebutkan, secara keseluruhan Puspem Papua Tengah direncanakan memiliki delapan tower OPD. Pembangunan lanjutan dua tower tambahan direncanakan kembali pada 2026, meski masih dalam tahap pembahasan bersama Gubernur.

“Target kita, paling lambat awal 2029 seluruh OPD Provinsi Papua Tengah sudah berkantor di kawasan pusat pemerintahan Karadiri,” katanya.

Ia menambahkan, kawasan Puspem akan ditata secara terpadu, mencakup jaringan jalan, kelistrikan, dan sistem informatika. Seluruh utilitas akan ditempatkan di bawah tanah (ground system) demi mendukung estetika dan keamanan kawasan.

“Kami juga sedang melakukan review desain, baik untuk proyek APBN maupun APBD. Untuk pembangunan yang dibiayai APBD, pelaksanaannya dilakukan oleh PT PP Perumahan Nasional,” jelasnya.

Terkait kelistrikan dan telekomunikasi, PUPR Papua Tengah saat ini menjalin kerja sama dengan PLN. Penataan jaringan eksisting akan dilakukan secara bertahap.

“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU), tinggal menunggu arahan lanjutan dari Bapak Gubernur untuk percepatan pelaksanaannya,” pungkas Yulianus.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi