SALAM PAPUA (NABIRE) – Guna menyelesaikan konflik sosial antar dua suku di Distrik Kapiraya yang berbatasan langsung antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan pembentukan dan pengutusan tim harmonisasi dari tiga kabupaten tersebut.

“Ketiga bupati (Deiyai, Mimika dan Dogiyai) besok hari Senin (23/2/2026), semua tim yang sudah dibentuk harus ketemu di Timika, lalu ketiga bupati utus mereka sama-sama ke Kapiraya,” tegas Meki Nawipa, Jumat (20/2/2026).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diikuti Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta Bupati Mimika Johannes Rettob yang mengikuti melalui zoom meeting. Rapat turut dihadiri Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah Yehuda Gobai, dan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai yang juga mengikuti secara daring. Rapat dipandu Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele.

Menurut Gubernur, langkah tersebut penting agar masyarakat melihat adanya kerja sama yang baik antara para pimpinan daerah dan tim harmonisasi dari tiga kabupaten.

“Pak Bupati Mimika akan keluarkan surat undangan rapat itu di Timika. Dua bupati (Deiyai dan Dogiyai) beserta tim ke Timika, rapat bersama. Selanjutnya hari Selasa tim ini sama-sama pergi ke Kapiraya ketemu masyarakat,” katanya.

Dalam rapat tersebut, ketiga bupati juga akan menentukan teknis keberangkatan tim ke Kapiraya, baik melalui jalur laut maupun udara.

“Terkait dengan penerbangan ke Kapiraya, nanti Pak Sekda akan keluarkan surat akses masuk pesawat ke Kapiraya,” ujar Gubernur pertama Papua Tengah itu.

Usai tatap muka dengan masyarakat kedua belah pihak, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan mengatur proses rekonsiliasi perdamaian.

Gubernur menegaskan bahwa persoalan Kapiraya harus diselesaikan melalui penetapan tapal batas adat. “Apapun ceritanya harus buat tapal adat dulu,” ujarnya tegas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika yang telah membentuk tim harmonisasi. “Itu artinya satu langkah perdamaian sudah nampak, jadi tim ini harus dilepas sama-sama oleh ketiga bupati,” katanya.

Lebih lanjut, Nawipa meminta agar dalam pertemuan nanti hanya melibatkan tokoh-tokoh asli yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah Kapiraya.

“Setelah mulai ketemu tokoh-tokoh orang Kamoro itu pastikan siapa saja yang benar-benar ada di daerah perbatasan. Orang Mee dari Deiyai siapa saja, orang Dogiyai juga siapa saja. Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” tegasnya.

Gubernur juga meminta semua pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kapiraya untuk bersikap netral dan memberikan ruang kepada masyarakat menyelesaikan persoalan secara adat.

“Pemerintah dan tim hanya memediasi. Yang kita bicara hari ini adalah masyarakat menentukan tapal batas adat, setelah itu baru kita semua bersatu buat perdamaian dan menentukan tapal batas. Tim harmonisasi harus mulai bergerak mulai hari Senin ke atas. Setelah itu menentukan batas, kesepakatan hak-hak ulayat dan perdamaian,” pungkasnya.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi