SALAM PAPUA (TIMIKA)- Setiap kali terdengar kabar pesawat ditembak di pedalaman Papua, perhatian publik biasanya tertuju pada aspek keamanan: siapa pelakunya, bagaimana respons aparat, dan apakah operasi pengejaran akan dilakukan. Terakhir, Pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal (OTK) saat mendarat di Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026), sekira pukul 10.05 WIT. Belum lagi kasus-kasus lain seperti penyandraan pilot asal Australia dan kasus lainnya.

Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara mendalam: bagaimana nasib masyarakat pedalaman yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada transportasi udara?

Di banyak wilayah Papua, pesawat perintis bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah jalur kehidupan. Ia membawa beras, gula, minyak goreng, obat-obatan, tenaga kesehatan, guru, hingga bahan bangunan. Tanpa pesawat, kampung-kampung di pegunungan dan wilayah terpencil praktis terisolasi total.

Ketika pilot dibunuh dan penerbangan terganggu, yang terguncang bukan hanya industri penerbangan. Yang paling terdampak adalah mama-mama yang menunggu sembako, anak-anak yang menunggu buku sekolah, dan pasien yang menunggu obat. Harga barang langsung melonjak begitu frekuensi penerbangan berkurang. Beras bisa naik dua kali lipat. Obat menjadi langka. Aktivitas ekonomi kampung macet karena pedagang tak bisa mengisi stok.

Gangguan terhadap transportasi udara di Papua bukan sekadar persoalan keamanan. Ia adalah ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat paling rentan.

Karena itu, negara tidak boleh melihat insiden penembakan pesawat sebagai tindak kriminal biasa. Ini adalah serangan terhadap ruang sipil dan hak dasar masyarakat untuk hidup layak. Bandara kecil di pedalaman bukan hanya landasan pacu ia adalah simpul distribusi kehidupan.

Pertanyaannya kemudian: apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah pusat wajib memperkuat sistem pengamanan bandara dan jalur penerbangan di Papua. Setiap bandara perintis harus memiliki standar pengamanan minimum yang jelas. Pos terpadu, patroli rutin di perimeter bandara, serta koordinasi permanen antara aparat keamanan dan otoritas penerbangan tidak bisa lagi bersifat reaktif setelah kejadian. Papua membutuhkan pendekatan keamanan yang terukur dan konsisten.

Teknologi juga harus dimanfaatkan. Sistem pengawasan, komunikasi satelit darurat, dan pemetaan wilayah rawan harus menjadi bagian dari kebijakan terpadu, bukan proyek sesaat. Namun keamanan saja tidak cukup.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis yang tidak kalah penting. Pemda tidak boleh hanya menunggu kebijakan pusat atau mengandalkan pendekatan aparat. Jika penerbangan adalah nadi ekonomi, maka harus ada skenario darurat ketika nadi itu terganggu.

Pemerintah daerah perlu membangun stok cadangan sembako dan obat-obatan di distrik rawan, minimal untuk kebutuhan beberapa bulan. Gudang logistik strategis harus menjadi prioritas. Jangan menunggu pesawat berhenti terbang baru panik mencari solusi.

Selain itu, perlu ada diversifikasi akses distribusi. Meski geografis Papua berat, eksplorasi jalur darat, sungai, atau sistem distribusi alternatif tetap harus direncanakan bertahap. Ketergantungan tunggal pada moda udara membuat masyarakat terlalu rentan.

Yang tak kalah penting, penguatan ekonomi lokal harus digencarkan. Pertanian kampung, peternakan kecil, dan pengembangan BUMDes perlu didorong agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar. Jika sebagian kebutuhan dasar bisa diproduksi sendiri, dampak gangguan penerbangan tidak akan terlalu menghancurkan.

Pendekatan sosial juga tidak boleh diabaikan. Tokoh adat, gereja, dan pemimpin komunitas harus dilibatkan sebagai mitra menjaga keamanan fasilitas publik. Bandara dan pesawat harus dipandang sebagai milik bersama, bukan simbol konflik. Rasa memiliki dari masyarakat bisa menjadi benteng sosial yang lebih kuat daripada pagar kawat berduri.

Negara memang tidak boleh kalah oleh teror. Tetapi negara juga tidak boleh hanya hadir dalam bentuk senjata. Ia harus hadir dalam bentuk perlindungan nyata, kebijakan logistik yang matang, penguatan ekonomi lokal, dan penegakan hukum yang tegas serta transparan.

Menjaga langit Papua tetap aman berarti menjaga denyut kehidupan masyarakat pedalaman. Jika pesawat berhenti, ekonomi berhenti. Jika ekonomi berhenti, harapan ikut melemah. Papua tidak hanya butuh pengamanan bandara. Papua butuh kepastian bahwa negara benar-benar menjaga warganya sampai ke kampung paling terpencil sekalipun.

Penulis: Sianturi